RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Mengaku kecewa dengan rentetan penembakan terhadap warga sipil yang terjadi di Kabupaten Nduga, Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati. Padahal masa jabatannya masih tersisa 3 tahun.

Dilansir dari MediaIndonesia.com, anggota DPR Papua Laurenzus membenarkan hal tersebut, Selasa (24/12/2019). 

"Itu peristiwa kemarin saat beliau bicara di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang sedang berkumpul di Bandara Kenyam sebagai bentuk protes atas operasi militer yang selama ini terjadi di sana, karena sudah banyak masyarakat sipil yang jadi korban," kata wakil rakyat asal Nduga tersebut melalui keterangan tertulis.

Menurut Laurenzus, pernyataan mundur Wakil Bupati Nduga ini merupakan langkah berani dan pantas diapresiasi.

"Beliau luar biasa, karena dia punya hati nurani untuk masyarakatnya. Jujur saja selama ini aspirasi pemerintah daerah Kabupaten Nduga dan Papua tentang krisis warga Nduga tidak pernah didengar pemerintah pusat. Padahal Pemda itu perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Ini penyebab mundurnya Pak Wabup Nduga. Dia tidak mau rakyatnya ditembak terus akibat perang antara TPNPB dan TNI Polri," ungkap politisi Partai NasDem ini.

Selain itu, langkah Wakil Bupati Nduga ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang terus mengirimkan militer dalam jumlah besar ke Nduga dengan alasan pengejaran terhadap kelompok Eginus Kogoya.

"Betapa tidak, sejak operasi militer satu tahun terakhir ini puluhan ribu rakyat Nduga mengungsi ke hutan dan kabupaten tetangga. Mereka kehilangan hak hidup, ekonomi, kesehatan, pendidikan, ibadah Natal tidak bisa dan lain-lain. Jadi ini sudah bentuk frustrasi juga," ungkap Laurenzus.

Sebelumnya pada Senin (23/12), Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati.

"Sudah satu tahun terjadi seperti ini. Kami (pemerintah daerah) sudah menghadap Menteri, DPR RI, Panglima dan Kapolri meminta agar pasukan TNI-Polri yang ada di Nduga segera ditarik agar masyarakat kembali ke  kampung-kampung untuk beraktivitas seperti biasanya. Namun sampai hari ini permintaan kami ini tidak pernah direspons. Bahkan penembakan terhadap warga sipil terus terjadi," ungkapnya dengan nada kecewa di hadapan ratusan masyarakat Nduga yang berkumpul di Bandara Kenyam, Senin (23/12/2019) siang.

Menurutnya, dia bersama Bupati, Yairus Gwijangge, merupakan perpanjangan tangan dari presiden di daerah, dan harusnya bisa didengar oleh pemerintah pusat. Namun kenyataanya sangat bertolak belakang, karena permintaan mereka tidak pernah digubris pemerintah pusat.

"Kami ini adalah perpanjangan tangan presiden di daerah, tapi sejauh ini kami tidak ada nilainya, kami tidak dihargai. Permintaan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah pusat, lalu untuk apa kami ada? Kami hanya dijadikan boneka oleh pemerintah. Maka mulai hari ini saya meletakan jabatan saya sebagai Wakil Bupati Nduga. Dan mulai hari ini saya akan kembali menjadi masyarakat biasa," tegasnya. (OL-3)

 

Sumber : MediaIndonesia.com

Editor : Rico Mardianto