RIAUMANDIRI.ID, PADANG - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengatakan, bencana terjadi di daerahnya disebabkan banyak faktor. Salah satunya akibat penambangan liar. Untuk itu dia meminta aparat penegak hukum segera bertindak.

"Saya minta aparat hukum bisa mengusut tuntas penyebab utama daripada bencana. Apakah karena illegal logging atau illeggal mining," kata Nasrul Abit, Sabtu (21/12/2019).

Menurutnya, apabila terbukti melakukan penambangan liar, maka perlu dilakukan penindakan, penangkapan dan minta pertanggung jawabannya.

"Jangan datang, bila ada bencana hanya memberikan bantuan makanan saja, mereka harus bertanggungjawab kejadian banjir bandang akibat penyumbatan di hulu sungai," sebutnya.

Selain itu, perlu menyusun strategi untuk mengantisipasi tingginya tingkat curah hujan di Sumbar. Menyusul banyaknya bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah.

"Bencana Banjir Bandang sebenarnya bisa kita hindari, asalkan air sungai di hulu tidak terhalang oleh material, seperti kayu dan bebatuan. Ini yang harus kita antisipasi agar tidak terjadi korban," ujar Nasrul Abit.

Selain itu Nasrul Abit menyampaikan, akan ada kunjungan kerja kepala BNPB pusat bersama kepala BMKG pusat ke Sumatera Barat pada Senin, 23 Desember 2019 nantinya, diminta pada semua Instansi terkait dapat menyiapkan laporan menyangkut kesiapan dalam menghadapi bencana di Sumbar.

Kedatangan mereka dalam rangka mensosialisasikan persiapan Sumbar terhadap bencana, baik banjir maupun tanah longsor.

Nasrul Abit mengimbau semua dinas instansi teknis yang menangani pasca bencana untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi. Masalah jembatan yang putus, jalan yang rusak harus segera diperbaiki, jangan sampai ada kendala, karena bisa menghambat jalur bantuan atau jalan penghubung antar desa.

"Sungai hulu yang tersumbat harus dibersihkan, jangan ada yang menumpuk material. Segera diselesaikan segera, tidak hanya satu lokasi saja tapi harussemuannya," tegas Nasrul Abit.
"Semua itu skala prioritas dalam pasca bencana, harus sudah diperbaiki. Walaupun sedikit, tapi yang prioritas diperbaiki," tambahnya

Sementara itu Kepala Pelaksana Erman Rahman menurutnya meningkatnya curah hujan terhitun perhitungannya mulai tanggal 20 Desember 2019 hingga April 2020.

"Melihat perkembangan sejak November hingga Desember juga setelah mendapat informasi dari BMKG empat bulan ke depan Sumbar harus siaga. Mulai hari ini Pemprov Sumbar mengusulkan siaga bencana," katanya.

Erman Rahman menambahkan, pada masa siaga bencana BPBD akan membentuk posko bencana tingkat provinsi. Ada tujuh daerah yang akan penanganan darurat bencana banjir, seperti Kabupaten Limapuluh Kota, Solok Selatan, Dharmasraya, Padang Pariaman, Agam, Pasaman dan Pasaman Barat.

Dia mengatakan, hujan lebat berdurasi lama berpotensi memicu banjir dan longsor di lokasi-lokasi rawan bencana khususnya

"Masyarakat diharapkan juga selalu waspada dengan memperhatikan update info cuaca dari BMKG BIM atau pun peringatan dini cuaca ekstrem," sebutnya.

Sumber : Klikpositif

Editor : Nandra F Piliang