RIAUMANDIRI.ID, Xinjiang - Uni Eropa menyerukan resolusi untuk menargetkan sanksi guna menghentikan penanganan pemerintah Republik Rakyat China terhadap minoritas Uighur. China menilai Parlemen Uni Eropa munafik. 

Dilansir AFP, Jumat (20/12/2019), China menghadapi kecaman internasional karena mengumpulkan sekitar sejuta orang Uighur dan etnnis beragama Islam lain dalam kamp-kamp pengasingan di Xinjiang. 

Anggota Parlemen Eropa mengatakan, kondisi penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di China telah memburuk selama setahun terakhir, seraya mendesak China untuk menghentikan perlakuan tak adil terhadap Uighur. 

"Segera hentikan praktik penahanan sewenang-wenang tanpa tuntutan, persidangan, dan proses hukum," serunya.

Anggota Parlemen Eropa telah menyerukan sanksi dan pembekuan aset-aset China bila itu diperlukan untuk menghentikan aksi pemerintah China yang melanggar HAM di Xinjiang. 

Merespons sikap anggota Parlemen Uni Eropa, Beijing menyampaikan pernyataan keras. Beijing meminta Eropa meninggalkan standar ganda dalam kontra-terorisme, dan menghentikan ikut campur terhadap urusan dalam negeri China.

"Rakyat Xinjiang dan rakyat China punya hak yang besar untuk berbicara (tentang situasi di Xinjiang) lebih besar ketimbang mereka yang berada jauh di Eropa, yang tak pernah pergi ke Xinjiang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, dalam jumpa pers reguler.

Parlemen Eropa telah mengganjar penghargaan HAM untuk putri dari cendekiawan Uighur, Ilham Tohti pada Rabu (18/12) kemarin. Nama putri Ilham Tohti adalah Jewher Ilham. Dia mendapatkan Sakharov Prize atas nama ayahnya, seorang profesor ekonomi yang disebut Parlemen Uni Eropa sebagai "suara jalan tengah dan rekonsiliasi". Namun, oleh Beijing, Ilham disebut sebagai teroris.

Sumber : detikcom

Editor : Nandra F Piliang