RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Rudyanto menyatakan siap melaksanakan program unggulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yakni program "Merdeka Belajar".

Rudyanto mengaku sudah mendapat penjelasan langsung dari Mendikbud terkait program "Merdeka Belajar" saat rapat koordinasi bersama dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota se-Indonesia di Jakarta pada Rabu (11/12/2019) lalu.

Dalam program ini terdapat empat poin. Pertama menyerahkan 100 persen soal USBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) dibuat oleh sekolah, di mana sebelumnya soalnya 70 persen dari sekolah dan 30 persen dari pusat.

Kemudian yang kedua mengganti Ujian Nasional (UN) dengan konsep Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter yang mulai diterapkan pada 2021.

"Kita masih menunggu juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) dari pusat pada tahun depan, karena tahun 2021 UN kan tak ada lagi," kata Rudy kepada wartawan, Jumat (13/12/2019) di Pekanbaru.

Kemudian yang ketiga menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dinilai membebankan guru.

"Selama ini guru disibukkan dengan administrasi, RPP dibuat 20 samapi 30 halaman, nanti cuman 1 halaman," kata Rudyanto.

Dan yang terakhir, menambah kuota penerimaan siswa lewat jalur prestasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis pemetaan wilayah atau zonasi dari maksimal 15 persen menjadi 30 persen.

"Tahun depan tetap menggunakan sistem zonasi, hanya saja persentasenya diubah. Jalur penerimaan melalui zonasi jadi hanya 50 persen, jalur perpindahan sebanyak 5 persen, 30 persen jalur prestasi dan jalur afirmasi sebanyak 15 persen. Jalur afirmasi ini yakni jalur penerimaan bagi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)," jelasnya.

Reporter: Rico Mardianto

Editor : Nandra F Piliang