Warga Keluhkan Ruas Jalan Provinsi Belum Dibangun
Ilustrasi
RAMBAH (HR)- Kerusakan Jalan Lintas Provinsi Riau, yaitu Aek Tangun sampai Jembatan Aek Katogan perbatasan Rohul-Padang Lawas sepanjang 3,5 kilometer hingga kini belum juga diperbaiki. Hal ini sangat dikeluhkan oleh warga, karena mereka sangat mengharapkan segera diperbaiki untuk jalan warga.
Seperti disampaikan Sudirman, salah seorang mantan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tangun, Kamis (18/12), akibat kerusakan ruas jalan ini, warga tidak dapatmengangkut barang dalam jumlah besar karena mobil angkutannya takut terperosok.
Dugaan pembiaran terhadap kerusakan yang terjadi pada ruas jalan propinsi ini, kata Sudirman, sudah berlangsung hampir 10 tahun dan hingga kini belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Oleh karena itu dia berharap, Dinas PU Provinsi Riau, tahun 2015 mendatang dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan ruas jalan tersebut.
“Soal pembangunan, selaku warga masyarakat kami tidak meminta lebih kepada Pemerintah, kami hanya minta agar ruas jalan antar Desa, dan antar Kabupaten dan Provinsi diperbaiki, kemudian sarana dan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Jika hal ini terpenuhi, saya yakin siapapun pemimpinnya akan dinilai layak dan tentu akan didukung masyarakat,”tutur Sudirman, kecewa.
Selain itu, Sudirman juga mengingatkan, agar anggota DPR Riau yang duduk mewakili masyarakat di parlemen tidak lupa dengan tugasnya sebagai wakil rakyat. Setiap aspirasi atau keluhan yang disampaikan warga agar ditindaklanjuti dengan serius dengan tidak mengkait-kaitkannya dengan politik, kecuali bantuan yang diberikan berasal dari bantuan partai politik atau bantuan pribadi.
“Artinya jangan sampai uang rakyat yang dialokasikan melalui APBD diatasnamakan bantuan dari partai politik. Kalau hal itu terjadi unsur politiknya kental, masyarakat tau. Justru itu kita berharap perjuangan pembangunan yang disuarakan DPR hendaknya murni mengatasnamakan rakyat dengan mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena biaya pembangunan yang berasal dari APBD merupakan uang rakyat dan bukan partai atau bantuan pribadi,” tegas Sudirman. gus
.jpeg)
