RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden SBY, M Nuh tidak setuju jika ujian nasional (UN) dihapus. Menurutnya, tak perlu ada trauma dengan UN.

"Nggak, nggak perlu. Kenapa kita harus trauma gitu? 'Loh pak kan mana mungkin itu dijadikan sebagai bagian dari kelulusan', Kan gitu kan? Gimana sampean bisa melakukan ujian yang ndak punya konsekuensi? Ada ujian nggak pakai konsekuensi ini lulus atau nggak lulus ya nggak usah ujian," kata M Nuh di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Dia mengatakan, UN merupakan ujian atau evaluasi dari apa yang telah dipelajari para murid di tiap jenjang pendidikan secara menyeluruh di berbagai wilayah Indonesia dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, tanpa UN, pemerintah tak punya indikator mengukur capaian pendidikan secara nasional.

"Gimana secara nasional saya tahu berapa sih capaian dari sekolah seluruh Indonesia ini untuk SD, SMP, SMA dan seterusnya, gimana caranya? Lah itu yang kami yakini yang bisa mengukur secara nasional itu ya ujian yang sifatnya nasional," tuturnya.

Menurutnya, filosofi ujian adalah lulus atau tidak lulus tergantung dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dia menyebut selama ini nilai UN tidak mutlak menjadi standar kelulusan karena ada bobot nilai dari sekolah yang mempengaruhi. 

"Ujian nasional itu tidak mutlak. Tetapi dari situ pula kita bisa mengetahui tren oh kabupaten A itu ternyata rata-ratanya rendah misalkan gitu ya kan mata pelajarannya apa yang rendah di situ. Dari situ saya bisa tahu karena ada ukuran tadi. Maka dari situlah pemerintah melakukan intervensi, intervensi kebijakan. Kalau begitu untuk kabupaten A saya bantu. Untuk meningkatkan taruhlah guru-gurunya untuk mata pelajaran A, terus saya bantu lab-labnya, kenapa dia rendah dan seterusnya. Saya sudah punya eksperimen ini dulu. Lah tahun berikutnya ternyata sudah berubah dia jadi ini UN itu sebagai maping, pemetaan, sekaligus juga bisa sebagai intervensi," ujar Mendikbud di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. 

Dia menyebut kalau ujian tidak menentukan lulus atau tidak, maka para murid akan menjawab seenaknya saja. UN juga berfungsi untuk menentukan program pemerintah terkait pendidikan.

"Kalau nggak pakai kelulusan anak-anaknya jawabnya seenaknya sendiri wong ngapai saya ujian wong ndak ada pengaruhnya lulus atau ndak lulus. Saya jawab 'erekerekerek' trus saya tinggal selesai wong ndak ada konsekuensinya begitu. Nah dari situ manfaat yang pertama untuk intervensi, intervensi kebijakan," jelasnya.

M Nuh juga bicara tentang peringkat PISA Indonesia yang berada di urutan bawah. Dia mengaku sudah membongkar masalah itu sejak tahun 2010.

"Ya kenapa? Orang hanya tahunya sampai 'oh kenapa kita rendah? kenapa kita woo' diskusi di situ aja. Setelah kita bongkar saat itu ternyata apa, ternyata yang kita ajarkan itu tidak di-test-kan oleh si PISA itu. Atau yang di-tes oleh PISA tidak yang kita ajarkan, masih banyak yang belum kita ajarkan. Wong nggak diajarkan gimana bisa jawab wong nggak diajarkan," ujar M Nuh.

Dia menyebut dari situ, pihaknya membuat kurikulum 2013. Dalam kurikulum itu terdapat metodologi baru dalam pengajaran siswa.

"Dari situ kita rombak jadilah K-13 itu. Mulai dari materinya sampe metodologinya. Itu kalau dulu sampean biasanya 'Pak atau Nak kalau ada segi empat lebarnya 4 panjangnya 6 berapa luasnya? 24'. Itu kan dulu kita sekolahnya model gitu. Nah di K-13 kita balik. Kalau tadi tuh mesti jawabannya cuma 6 sama 4, sekarang kita balik di K-13, kalau ada segi empat yang luasnya 24, berapa panjangnya dan lebarnya. Berapa? Bisa 6x4, 4x6, 12x2, 24x1, 8x3, macam-macam. Itu yang namanya high order thinking. Orang diajak mikir kalau tadi hafal bisa nah sekarang gitu," pungkasnya.

Seebelumnya, format seperti Ujian Nasional 2020 akan menjadi yang terakhir. Mendikbud Nadiem Makarim mengungkap program pengganti ujian nasional yang akan mulai berlaku di 2021.

"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," kata Nadiem saat rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). 

"Di tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," sambungnya.

Sumber : Detikcom

Editor : Nandra F Piliang