RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menilai wacana penambahan libur buat PNS. Ia menilai hal itu tak produktif dan menunjukkan pemerintah tak paham reformasi birokrasi.

"Ini sama seperti lontaran isu pemangkasan eselon 3 dan 4, lalu dengan artifisial intelijen, sama dengan lontaran-lontaran yang tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi," kata Mardani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Ia menilai usulan ini bukan pendidikan politik yang baik untuk publik dan masyarakat. Justru pemerintah dianggap membuang-buang modal sosial. Ia meminta Jokowi memanfaatkan kemenangannya untuk menyejahterakan masyarakat

"Jadi usul saya pemerintah cerdas sedikit kenapa, jangan melempar yang seperti ini yang tidak jelas. Sekarang kita sudah menteri 34, tambah wamen, lalu itu mau libur itu, loh yang bekerja siapa gitu?" kata Mardani.

Menurutnya, kalau memang Indonesia mau maju, maka harus punya grand design reformasi birokrasi. Harusnya wacana itu jangan dilempar satu persatu tapi dibuat grand designnya misalnya untuk 10 tahun ke depan.

"Kemarin PNS bisa kerja di rumah, ramai lagi, ini libur lagi," kata Mardani.

"Buat saya yang paling penting kalau mau benar-benar itu pemangkasan jumlah-jumlah Kementerian. Dari awal saya usul kementerian 14-15 saja. Kementerian Perdagangan digabung dengan Kementerian Luar Negeri," kata Mardani.

Ia menilai bila jumlah menteri sedikit, maka akan lebih kaya fungsi. Contohnya Australia tak ada Kementerian Perdagangan.

"Semuanya ada di dalam Kementerian Luar Negeri karena memang perdagangan yang banyak keluar. Di Kanada Kementerian Jalan Raya, Kementerian Pertahanan dan Keamanan Energi dijadiin satu. Dan itu semua nanti sederhana," kata Mardani.**
 

Sumber : VIVANEWS

Editor : AA Rahman