SPP SMA di Jabar Gratis, Dana Bansos hingga Perjalanan Dinas PNS Dipangkas
RIAUMANDIRI.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memastikan biaya SPP atau iuran bulanan peserta didik (IBPD) untuk SMA sederajat di seluruh Jabar dibebaskan mulai tahun depan. Dana sebesar Rp1,4 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disiapkan untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
"Alhamdulillah, Rancangan APBD sudah diketok palu, tinggal dievaluasi Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Berita besarnya, Alhamdulillah bisa dimulai SPP gratis untuk SMA sederajat,” ujar ridwan kamil yang akrab disapa Emil di Bandung, Kamis (28/11).
Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur (Jatim) juga menggratiskan SPP SMA/SMK. Namun, SPP gratis itu hanya berlaku di sekolah negeri di wilayah tersebut. Untuk SMA/SMK swasta, hanya akan mendapat subsidi khusus dari pemprov. Gratis SPP di Jatim ini mulai berlaku pada awal tahun ajaran baru 2019/2020 atau Juli lalu.
Emil mengatakan, bantuan untuk siswa ini tidak hanya berlaku untuk SMA sederajat negeri. Bantuan ini juga berlaku untuk siswa yang tak lolos penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta. Sementara, untuk madrasah aliyah (MA), kata dia, bantuan akan disalurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag).
Kebijakan SPP gratis ini, lanjut Emil, akan direalisasikan mulai tahun ajaran baru Juli 2020. Setiap tahunnya, dialokasikan anggaran sekitar Rp1,4 triliun. Anggaran ini berasal dari penghematan sejumlah pos anggaran. Di antaranya, dana bantuan sosial (bansos)/hibah hingga perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabar.
“SPJ perjalanan dinas sampai Rp150 miliar kita kurangi untuk PNS, supaya keberpihakan layanan dasar di Jabar bisa hadir,” kata mantan wali kota Bandung ini.
Emil mengatakan, hampir semua pos anggaran diefisiensikan. Yang paling besar, kata dia, mengencangkan ikat pinggang atau memangkas di dana hibah/bansos.
"Dulu hibah/bansos banyak sekali, sekarang kita cukupkan, efisienkan, sehingga bisa menemukan ruang Rp1,4 triliun pertahun untuk menggratiskan SPP," ujar dia.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika mengatakan, istilah yang digunakan adalah gratis iuran bulanan untuk sekolah negeri SMA/SMK/MA/SLB mulai Juli 2020. “Nilai anggarannya itu Rp717 miliar untuk enam bulan. Jadi, kalau satu tahun kan dua kalinya atau sekitar Rp1,4 triliun,” ujar Dewi.
Dewi mengatakan, jumlah sekolah yang iuran bulannya digratiskan di Jabar ada 835 sekolah SMA sederajat, termasuk SLB. Jumlah siswanya, sekitar 759 ribu orang. "Iuran bulanan yang digratiskan ini khusus SMA negeri kalau swasta ada lagi nama bantuannya beda," kata dia.
Anggaran untuk iuran bulanan gratis ini, kata Dewi, akan langsung masuk ke rekening sekolah. Besarannya sekitar Rp140 ribu sampai Rp190 ribu per siswa tergantung klaster sekolahnya.
"Mekanismenya, kami sudah mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah," ujar Dewi.
Namun, kata dia, kalau ternyata ada sekolah yang biasanya memungut iuran bulanan lebih dari angka Rp 140 sampai Rp 190 ribu, akan dilihat dulu kekurangannya sekolah seperti apa. "Kami ingin menggartiskan iuran bulannya. Memang tergantung kebutuhan sekolahnya, nah kalau ada yang kurang akan kami evaluasi nanti," kata dia.
Untuk SMA sederajat swasta, menurut Dewi, akan menerima bantuan pendidikan universal. Besarannya, setiap siswa akan ditambah, dari Rp 500 ribu jadi Rp 550 ribu, bahkan termasuk MA swasta. Total anggaran bantuan untuk swasta dialokasikan Rp 680 miliar untuk satu tahun anggaran.
Selain itu, kata dia, ada lagi bantuan untuk peserta didik PPDB yang datang dari keluarga ekonomi tak mampu. Mereka yang bersekolah di swasta akan memperoleh bantuan Rp 2 juta. Bantuan ini khusus untuk siswa ekonomi miskin yang sekolah di swasta. Dana bantuan pendidikan universal, kata dia, akan diberikan pada 4.146 SMA/SMK/SLB swasta dengan jumlah siswa sekitar 1,1 juta siswa.
Salah seorang orang tua siswa yang akan memasukkan anaknya ke SMA, Titin Suratin, mengaku senang dengan kebijakan ini. “Alhamdulillah, anak saya kan inginnya masuk ke SMA 23 Bandung, katanya SPP-nya sekarang Rp 350 ribu. Kalau jadi gratis kan bisa ditabung buat biaya kuliah nanti," katanya.**