RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menyayangkan perihal baliho rokok raksasa yang masih terpajang di beberapa titik kawasan tanpa rokok (KTR). Padahal, aturan iklan rokok sudah tercantum jelas dalam dua peraturan yang mengatur mekanismenya. 

Dua aturan tersebut ialah Peraturan Walikota (Perwako) nomor 39 tahun 2014. Dalam Perwako itu, secara rinci dan jelas diatur beberapa ruas jalan yang tidak boleh berdiri reklame iklan rokok. Di antaranya Jalan Jenderal Sudirman mulai dari simpang bandara sampai simpang jalan Hangtuah. Kemudian jalan Patimura, mulai dari Jalan Sudirman sampai Jalan Beringin.

Selanjutnya Jalan Tuanku Tambusai mulai dari simpang Jalan Sudirman sampai simpang Jalan KH Ahmad Dahlan. Kemudian Jalan Riau, mulai dari simpang Jalan Ahmad Yani Sampai Jalan Kulim. Terkahir Jalan Arifin Ahmad, mulai dari simpang Jalan Sudirman sampai ke simpang Jalan Paus.

Dari lokasi yang dijelaskan dalam Perwako itu terdapat beberapa titik baliho rokok yang berdiri kokoh, di antaranya di Jalan Jenderal Sudirman dekat Duta Ponsel, dan juga ada 2 baliho raksasa di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya  persimpangan Harapan Raya, dan serta di Jalan Arifin Ahmad tepatnya di depan Jalan Paus.

"Kalau itu sudah dilarang, itu ya tidak boleh. Kita (Dewan) akan mempertanyakan itu kepada Dispenda Pekanbaru. Selain itu kita juga akan mempertanyakan pajaknya dibayarkan atau tidak," ujar Fathullah, Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru. 

Tambahnya, rokok juga merupakan hal berbahaya bagi kesehatan hingga mengancam kesehatan. Dari itu dia mendukung bahwa iklan rokok tidak dipajang di jalanan umum.

"Kalau dia (rokok) mau iklan, di rumah-rumah aja," cetus politisi Gerindra itu.

Lanjut pria yang akrab disapa Pak Haji itu, pihaknya beserta Komisi II yang membidangi ekonomi akan langsung turun ke lokasi tempat baliho rokok raksasa tersebut terpajang. "Kita (dewan) secepatnya akan turun langsung untuk meninjau," ujarnya.

Sumber : HRC/Akmal Prima

Editor : Nandra F Piliang