RIAUMANDIRI.ID - Isu liar dihembuskan Ketua PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat. Humphret menyebut adanya calon menteri yang diminta menyetor Rp500 miliar kepada sebuah partai politik agar bisa masuk Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi). Parpol pro-Jokowi pun ramai-ramai membantah isu liar tersebut.

Isu liar itu disampaikan Humphrey dalam diskusi 'Quo Vadis Pilkada Langsung', di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Ahad (24/11/2019). Humphrey mulanya berbicara soal partai politik yang melakukan politik transaksional sehingga menyandera pemimpin baru yang muncul.

"Karena andai katakan juga pilkada langsung ini dilangsungkan kehidupan partai politik kita masih juga transaksional akan menghadapi masalah yang timbul dan akan sulit muncul bibit pemimpin yang kita anggap punya integritas dan berbuat banyak untuk kesejahteraan masyarakat kita. Pemimpin yang muncul ini pasti akan tersandera oleh kepentingan partai politik tersebut," kata Humphrey.

Sejurus kemudian, Humphrey menyebut adanya seorang profesional yang diinginkan Jokowi untuk menjadi menteri. Kandidat dari profesional itu pun lalu dilirik oleh partai politik yang bersedia 'meng-endorse-nya'. Hal itu, kata dia, mengingat adanya kendala 'alokasi parpol'.

Sayangnya, kata Humphrey, endorsement tersebut tak cuma-cuma. Dia mengatakan sang calon menteri diminta berkontribusi sebesar Rp500 miliar selama dia menjadi menteri Jokowi.

"Bahkan juga, saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan dari Jokowi, dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp500 miliar," ujarnya.

Calon menteri tersebut, kata Humphrey, pun menolak tawaran tersebut. Dia mengungkapkan, selain melawan hati nurani dan tak rasional, sang calon menteri tak memiliki uang untuk 'menyetor' uang sebesar itu.

"Nah itu karena dia memang orang profesional ya itu tentu against daripada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau. Kalau dia mau, dia bisa, karena diminta uang pun dia tidak punya, karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden," sebut Humphrey.

"Tapi memang ada kesulitan, ada alokasi untuk partai-partai politik dan ada partai politik yang memang melihat orang ini berpotensi untuk menjadi menteri, tapi kondisi yang tadi, selama dia jadi menteri dia harus mencetak uang Rp500 miliar," imbuh dia.

Parpol Pro-Jokowi Membantah

Isu liar itu pun dibantah oleh parpol-parpol pro Jokowi. PPP salah satunya.

PPP menilai isu tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. PPP juga meminta Humphrey terang-terangan menyebut sosok calon menteri dan parpol yang meminta setoran itu.

"Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle, sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik. Apalagi dia harus memahami bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Lagian ngitung isu Rp 500 M dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya," tutur Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan.

Pria yang akrab disapa Awiek itu pun meminta Humphrey tak dikaitkan dengan PPP. Sebab, satu-satunya PPP yang sah adalah PPP Muktamar Pondok Gede.

"Tolong jangan sebut Humphrey sebagai PPP, karena berdasarkan putusan pengadilan, PPP hanya satu, yakni hasil Muktamar Pondok Gede," kata Awiek.

Hal senada disampaikan PDIP. PDIP meminta Humphrey tak melempar isu liar dan menjelaskan siapa parpol yang dimaksud.

"Info Pak Humphrey Djemat harus diperjelas agar menjadi terang benderang dan kita dapat pembelajaran sekaligus kearifan, bila memang info tersebut benar. Kalau sekadar kabar burung, di panggung politik terlalu banyak kabar burung," kata politikus PDIP, Hendrawan Supratikno.

Sumber : Detikcom

Editor : Moralis