RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU – Sejak Januari 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru telah memberi sanksi 33 pangkalan gas elpiji. Tujuh di antaranya bahkan dilakukan pencabutan izin.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Disperindag Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, Rabu (20/11/2019). Menurutnya, puluhan pangkalan yang diberi sanksi lantaran menjual gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"HET (harga eceran tertinggi) gas bersubsidi itu hanya Rp18 ribu pertabung. Sementara beberapa pangkalan kedapatan menjual di atas angka itu. Saat ini pengawasan tetap kita lakukan ke pangkalan, tim rutin melakukan pemantauan. Kalau ada pangkalan yang bermain, dan terbukti kita sanksi," tegasnya.

Disampaikan Ingot, pihaknya juga meminta peran pejabat wilayah setempat, dalam mengawasi distribusi gas elpiji 3 kilogram supaya tepat sasaran. Sebab, Disperindag tidak bisa mengawasi sepenuhnya seluruh pangkalan yang ada di Kota Pekanbaru.

"Kita juga minta kepada RT/RW, dan Lurah selaku pejabat wilayah setempat, supaya Bersama-sama mengawasi distribusi elpiji 3 kilogram ini. Kita juga tidak akan mampu mengawasi seluruh pangkalan yang mencapai 800 pangkalan," jelasnya.

Masyarakat juga diminta turut serta mengawasi distribusi elpiji 3 kilogram tersebut. Masyarakat dapat mengadukan ke lurah atau langsung ke Disperindag, jika apa yang menjadi hak mereka tidak dapat atau ada pangkalan yang bermain.