RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Puluhan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar unjuk rasa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan di depan gedung DPRD Provinsi Riau, Selasa (19/11/2019) sore.

Massa membawa atribut bendera hijau hitam khas HMI dan spanduk bertuliskan 'Bapak Jokowi sadis'.

Dalam orasinya, salah satu peserta aksi menegaskan menolak Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS dengan rincian; Kelas I Rp160.000/orang/bulan, Kelas II sebesar, Rp110.000/orang/bulan, dan Kelas III sebesar Rp42.000/orang/bulan.

Aspirasi lain yang disampaikan mahasiswa ialah menuntut rumah sakit yang melakukan penggelembungan biaya BPJS, memperbaiki sistem pengelolaan BPJS dan transparansi anggaran dan peningkatan mutu pelayanan. 

Koordinator Umum (Kordum) aksi, Haris Oky Adi Supinta menilai naiknya iuran BPJS adalah suatu bentuk kapitalisasi layanan publik.

"Kita menganggap kenaikan ini sudah mengkapitalisasi sekali," ujar Haris yang juga merupakan Ketua Umum HMI Pekanbaru, kepada awak media.

Ia menambahkan, kenaikan iuran dengan persentase 100 persen ini akan memberatkan peserta kelas tiga atau peserta mandiri yang notabene dari kalangan bawah.

Anggota DPRD Komisi V, Agung Nugroho yang menemui massa, menyatakan akan menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.

"Kita akan sampaikan [aspirasi mahasiswa] ke kementerian," ujar Agung singkat.

Sempat terjadi aksi saling dorong saat massa mencoba masuk untuk menemui anggota DPRD dengan mendorong pagar besi, namun digagalkan oleh barikade polisi. (Mg1)

Sumber : Putri Sari Dewi

Editor : Rico Mardianto