RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Isu pemangkasan jabatan eselon III dan IV mencuat dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang membahas rencana strategis kementerian dan badan ke depan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Seperti diketahui bahwa pada saat pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024 dalam Sidang Paripurna MPR tanggal 20 Oktober lalu, Presiden Jokowi melemparkan wacana pemangkasan jabatan eselon III dan IV tersebut.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri (Komisi II) DPR RI Hugua meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) untuk segera memberikan penjelasan lebih mendalam terkait isu rencana perampingan jabatan eselon tersebut.

Isu tersebut menurut dia, telah menimbulkan keresahan di kalangan ASN hingga ke tingkat daerah. Oleh karenanya harus segera diberikan penjelasan ke bawah agar jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

“Kalau hal ini tidak segera diberikan penjelasan maka dapat menimbulkan kegaduhan di kalangan bawah," kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu dalam rapat yang membahas rencana strategis kementerian dan lembaga itu.

Legislator dapil Sulawesi Tenggara itu juga menyatakan bahwa dirinya belum melihat dalam rencana strategis Kemen PAN-RB yang disampaikan di hadapan Komisi II itu, hal yang berkaitan dengan paham radikalisme dan langkah strategis bagi pegawai negeri yang terindikasi sebagai korban narkoba.

“Strategi pemerintah yang belum terlihat yaitu bagaimana langkah-langkah bagi pegawai negeri yang memang sudah terindikasi dan terpapar narkoba. Sebaiknya mereka direhabilitasi. Dan itu menjadi strategi penting. Terkait radikalisme, tidak cukup hanya 11 kementerian yang melakukan antisipasi pencegahan, tetapi Kementerian PAN-RB harus mempunyai strategi yang lebih jitu,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPR RI Cornelis sempat mempertanyakan soal jaminan kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara. Cornelis meminta agar pemerintah mencermati masalah sarana dan prasarana yang berkaitan dengan sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berbasis internet, agar lebih mendukung dalam proses pelaksanaannya.  

Reporter: Syafril Amir

Editor : Rico Mardianto