RIAUMANDIRI.ID, BANDUNG - Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Benny K. Harman menyebutkan beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

"Pertama, ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman itu adalah ketidakadilan dan kemiskinan," kata Benny Harman pada diskusi "MPR Rumah Kebangsaan" dalam rangkaian kegiatan Press Gathering Wartawan Parlemen, di Badung, Bali, Jumat (15/11/2019) malam.

Ancaman kedua kata Benny adalah terhadap demokrasi, yaitu adanya kompetisi antara demokrasi individual dan demokrasi komunal. "Ini harus menjadi kajian di MPR," ujarnya.

Ketiga, berkembangnya paham radikalisme dan sekularisme. Keduanya adalah paham yang berbahaya bagi Indonesia. Sekularisme dan radikalisme menjadi ancaman bagi Pancasila.

Keempat, mengakui kebhinnekaan sebagai identitas dan realitas bangsa Indonesia. Namun yang menjadi kerisauan adalah munculnya kompetisi antar
kelompok untuk mendominasi visi dan misi bangsa ke depan.

"Inilah yang akan kami kaji dengan semangat kebersamaan dijiwai nilai-nilai Empat Pilar MPR," katanya.

Terkait amendemen UUD, Benny mengatakan setelah 20 tahun amandemen konstitusi, saat ini terjadi dinamika dan perubahan sosial dan muncul tantangan-tantangan baru.

"Tugas MPR adalah mengkaji apakah konstitusi ini masih adaptif, responsif, dengan tuntutan dan perkembangan jaman," paparnya.

Namun perubahan tersebut tidak boleh melewati batas-batas koridor Empat Pilar MPR.

"Kalau ada kehendak melakukan perubahan konstitusi maka hal itu merupakan tuntutan jaman. Bukan sesuatu yang aneh," ujarnya.

Namun dia mempertanyakan perubahan ke arah mana? Apakah perubahan hanya untuk kepentingan sesaat? Atau apakah perubahan hanya untuk kelompok tertentu?

Untuk menjawab tantangan-tantangan kebangsaan itu, Ketua Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, MPR perlu lebih membumikan Pancasila terutama di kalangan mileneal.

Menjadi tugas alat kelengkapan di MPR seperti Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian untuk membuat format sosialisasi Empat Pilar MPR yang pas untuk kalangan milenial.

"Jadi tidak sekadar sosialisasi Empat Pilar tapi format yang pas untuk generasi muda. Ini menjadi tantangan MPR dalam menjawab persoalan-persoalan di masyarakat," katanya.

Sementara itu Ketua Kelompok DPD di MPR Instiawati Ayus menegaskan, DPD RI mendukung agenda politik dan agenda ketatanegaraan MPR.

Namun DPD belum bisa menyampaikan isu dan materi terkait amendemen UUD. "Nanti akan disampaikan pada ranah rapat gabungan Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD," katanya.

Dalam diskusi itu juga tampil sebagai pembicara Tiffatul Sembiring (Ketua F-PKS), Taufik Basari (Ketua F-Partai Nasdem) dan Syafrudin (Ketua F-PAN).

Reporter: Syafril Amir

 

Editor : Rico Mardianto