RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama santer dikabarkan akan menduduki jabatan strategis di BUMN. Pria yang biasa disapa Ahok ini dikabarkan bakal menjadi bos Pertamina.

Mengetahui informasi itu, Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana. Penolakan tersebut dianggap lantaran latar belakang Ahok sebagai seorang politisi.

"Bagaimana pun juga Ahok seorang politisi yang berpotensi menimbulkan conflict of interest dalam pengelolaan kekayaan alam yang nilai ribuan triliun rupiah," kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, Jakarta, Sabtu (16/11/2019).

Fahmy juga menilai bahwa keputusan Kementerian BUMN yang memilih Mantan Gubernur DKI Jakarta itu masuk di perusahaan pelat merah sektor energi pun kurang tepat. Karena, Ahok sama sekali tidak berpengalaman di sektor tersebut.

"Sesungguhnya tidak tepat sama sekali mengangkat Ahok di PLN atau BUMN di bidang energi. Alasannya, Ahok tidak punya track record di bidang energi," jelasnya.

Oleh karena itu, Fahmy menilai bahwa penolakan yang berasal dari SP Pertamina lebih kepada nasib BUMN sektor energi saat pimpin oleh seorang politisi.

"Keputusan mengangkat Ahok pada BUMN Strategis di bidang energi sangat blunder dan high risk, selain masalah lain yang memicu resistensi," ungkap dia.

Sumber : Detikcom

Editor : Nandra F Piliang