Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melakukan uji coba pengalihan subsidi  elpiji ukuran 3 kilogram.

Nantinya, subsidi terhadap bahan bakar pokok rumahan itu, akan dihapus. Sebagai gantinya, subsidi langsung akan diberikan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro.

Untuk tahap pertama, rencana ini diujicoba pada Juni mendatang di tiga daerah, yakni Batam, Bali dan Bangka. Bila berhasil, sistem ini akan diberlakukan secara nasional.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, Rabu (25/3), dalam uji coba itu, masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan non-tunai sebesar Rp45 ribu per bulan, melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Subsidi elpijinya kita alihkan ke subsidi langsung, jadi setiap bulan akan dikirimkan dana melalui kartu khusus atau 'kartu sakti' Pak Presiden," terangnya.
 
Bila uji coba subsidi langsung elpiji di Batam, Bali dan Bangka berhasil, maka akan diberlakukan nasional. Di mana setiap pemegang kartu akan mendapatkan bantuan sebesar Rp42 ribu hingga Rp45 ribu per bulan. "Sekarang dana subsidi elpiji Rp26,5 triliun," tambahnya.
 
Ditambahkan Wiratmaja. pihaknya optimis sistem baru bisa sukses dan diberlakukan secara nasional pada awal 2016 mendatang. "Ini ide sudah cukup lama, cuma eksekusinya belum dilakukan, kita optimis sistem ini akan berhasil," tutupnya.

Hindari Penyelewengan
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, penggunaan KKS itu bertujuan untuk menghindari terjadinya penyelewengan, khususnya akibat permainan agen yang nakal.

"Secara kebijakan arahnya ke sana, yakni subsidi langsung. Tapi memang, elpiji 3 kilogram ini secara operasional rumit, tapi harus diselesaikan cepat," ujarnya.  

Ditambahkannya, tujuan pemerintah untuk mengubah subsidi elpiji menjadi subsidi langsung adalah, agar subsidi dari negara ini tepat sasaran atau langsung dinikmati masyarakat miskin.

"Yang penting arah kebijakannya harus sampai pada masyarakat miskin. Supaya orang miskin yang pegang kartu bisa belanjakan uangnya ketika beli elpiji," katanya.

Sudirman menambahkan, pemerintah sedang menghitung berapa besaran subsidi langsung elpiji di 'kartu sakti', termasuk harga Elpiji 3 kilogram yang ditetapkan Pertamina. Sebab, bila sistem itu diberlakukan, otomatis elpiji 3 kilogram tidak disubsidi lagi.

Sedangkan Wapres Jusuf Kalla, ketika dimintai tanggapannya, tidak mau berandai-andai. "Kita lihat dulu uji cobanya bagaimana," ujarnya.

Dikatakan, pemerintah pada dasarnya ingin subsidi gas elpiji tepat sasaran, tidak dinikmati orang kaya dan mampu. Tapi, sampai saat ini distribusi gas elpiji 3 kilogram masih bebas atau sistem distribusi terbuka, siapa saja boleh membeli. Memang ada pilihan dilakukan sistem distribusi tertutup, di mana hanya orang yang punya kartu khusus yang boleh membeli bahan bakar murah itu. Namun JK mengakui pelaksanaan sistem ini rumit. "Kalau distribusi tertutup, administrasinya rumit. Kalau terbuka seperti sekarang stok elpiji harus cukup banyak," kata JK. (dtc, ral, sis)