RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) 2014-2019 Amran Sulaiman mengungkap keberadaan mafia pangan selama kepemimpinannya Kementerian Pertanian.

Hal itu disampaikan Amran dalam pidato di acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pertanian, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Amran menyinggung masalah data luas baku sawah yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia mengklaim ada kekeliruan pada data tersebut.

Sebagai contoh, di Banyuasin, Sumatera Selatan. Menurutnya, luas baku sawah di sana mencapai 9.700 hektare. Namun, citra satelit Kerangka Sampel Area (KSA) yang dipakai oleh BPS menyatakan nol.

"Memang selalu ada dua data yang muncul, satu data pertanian (Kementan), satu data mafia. Aku katakan apa adanya. Kalau data ini dipersempit, tidak mendapatkan pupuk, produksi turun, impor yang masuk," kata Amran.

Ia mengatakan, kasus mafia pangan yang telah ditangani Tim Satgas Polri telah mencapai 784 kasus. Kasus tersebut antara lain 22 kasus hortikultura, 13 kasus pupuk, 27 kasus ternak, 66 kasus beras dan selebihnya kasus lain. Dari semua kasus, sebanyak 411 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia kemudian meminta kepada Menteri Pertanian baru Syahrul Yasin Limpo untuk mengawasi data pangan dan mafia pangan pada periode kerjanya. Kekeliruan data luas baku sawah, kata Amran, dapat berdampak pada penyaluran pupuk subsidi 2021 mendatang yang dikhawatirkan akan berujung pada turunnya produksi pangan.

Menanggapi hal tersebut, Syahrul berusaha mencari tahu mafia pangan tersebut untuk kemudian untuk menindaklanjuti.

"Mana itu mafia, tunjukkan kepada saya. Saya biasa tempur di lapangan kok," kata Syahril dalam kesempatan yang sama.

Istilah mafia pangan bukan kali ini diungkap. Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) juga sempat mencium gelagat tak beres dalam distribusi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019. Anggaran BPNT cukup besar mencapai Rp 20 Triliun.

Mantan Kabareskrim Polri ini menduga oknum di lapangan melakukan manipulasi kualitas beras Bulog. Oknum tersebut memasukkan beras medium ke dalam kemasan bermerek premium. Para oknum bisa menikmati keuntungan Rp9 miliar setiap bulan dari margin harga beras premium yang mereka palsukan.**

Catatan CNBC Indonesia: Pihak BPS belum diminta klarifikasi soal ucapan mantan mentan Amran.
 

Sumber : CNBC Indonesia

Editor : AA Rahman