RIAUMANDIRI.ID, PADANG - Pengamat politik dari Universitas Andalas Najmuddin M Rasul mengatakan, peluang Partai Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri dari pemerintah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sangat tipis. Najmuddin menilai, sudah ada upaya dari Demokrat lewat Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjalin komunikasi dengan Jokowi di istana beberapa hari lalu.

Namun, kata dia, Demokrat tetap punya ganjalan, yakni tidak ada restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang selama ini punya hubungan kurang harmonis dengan presiden ke-6 RI tersebut. 

"Hubungan SBY dan Megawati tidak pernah harmonis. Kedua tokoh ini sulit untuk disatukan," kata Najmuddin, kepada Republika.co.id, Selasa (22/10/2019).

Hubungan SBY dan Megawati sudah retak sejak 2004 lalu. SBY yang merupakan salah satu menteri utama di pemerintahan Megawati sejak 2001-2004 dengan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Di akhir pemerintahan Mega, SBY memilih mundur dan berjuang bersama Partai Demokrat yang ia dirikan sejak 2001. SBY mengalahkan Mega di Pilpres 2004. Saat itu, ada kesan dari Mega bahwa SBY telah mengkhianatinya di kancah politik.

Menurut Najmuddin, Demokrat harus menegaskan posisinya kembali supaya raihan suara partai berlambang bintang mercy tersebut kembali naik. Diketahui suara Demokrat di Pemilu 2019 hanya 7,77 persen di peringkat ke tujuh.

Agar suara partai penguasa 2004-2014 ini kembali naik, menurut Najmuddin, Demokrat dan SBY harus menjadi oposisi yang kritis bagi pemerintah. Tidak seperti lima tahun belakangan saat sikap SBY dan Demokrat selalu abu-abu.

Bila SBY dan Demokrat menjadi oposisi yang kritis, menurut Najmuddin, akan membuat Demokrat kembali kuat. Nantinya, Demokrat dapat memudahkan jalan AHY menjadi capres 2024. Apalagi, di luar pemerintahan, Demokrat bisa bergandengan dengan PKS dan PAN yang sudah hampir pasti akan menjadi oposisi.

"Demokrat bisa bermitra lagi dengan PKS dan PAN dari luar pemerintah," ujar Najmuddin.

Sejak Senin (21/10) sampai hari ini, Jokowi secara bergantian memanggil nama-nama calon menteri. Ada sejumlah nama dari kalangan profesional dan nama dari parpol. Sejauh ini, belum ada nama dari Demokrat hadir dipanggil Jokowi ke istana sebagai calon menteri.**
 

Sumber : republika.co.id

Editor : AA Rahman