Bersedia Jadi Menhan, Prabowo Disebut Bakal Maju Pilpres 2024
RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantunya di kabinet. Keputusan Prabowo itu dinilai sebagai langkahnya untuk intip peluang dalam Pilpres 2024.
Dalam Pilpres 2019 Prabowo merupakan rival Jokowi dan kini ia diminta untuk membantu Jokowi di bidang pertahanan.
Peneliti politik CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Arya Fernandes menyebut masuknya Prabowo ke kabinet akan membuat demokrasi pincang.
"Dampak bagi demokrasi kita tentu akan pincang sekali. Karena belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi, komposisi parlemen gemuk di koalisi pemerintah. Bila hanya menyisakan PKS sebagai partai oposisi, kekuatan pemerintah di DPR sekitar 90 persen. Ke depan ini akan jadi preseden yang buruk," ujar Arya Fernandes dikutip Detikcom, Senin (21/10/2019).
Selain itu, Arya menyebut bahwa masuknya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi ini tak bisa disamakan fenomena di Amerika Serikat (AS). Pada Desember 2008, Presiden AS terpilih, Barack Obama menunjuk bekas rivalnya Hillary Clinton untuk menjadi Menlu AS.
"Kalau Obama menunjuk Hillary, orang akan melihatnya lebih soft karena dari partai yang sama, Partai Demokrat. Kalau Prabowo dan Jokowi kan beda partai. Beda platform juga. Platform politik, ekonomi, energi dan pangannya beda. Dan saya kira, jika disatukan, ini rumit juga," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa langkah Prabowo untuk masuk ke kabinet Jokowi ini ialah untuk menjaga keterpilihannya. Dia menduga, Prabowo masih berkeinginan untuk maju sebagai capres 2024.
"Saya kira Prabowo memikirkan soal stagnansi keterpilihannya sebelum berpasangan dengan Sandi. Kalau pilihannya menerima Jokowi, saya kira untuk menjaga keterpilihannya dalam lima tahun ke depan," tuturnya.
"Karena 2024, kan nggak ada petahana. Dengan posisi politik ini, Prabowo jadi kandidat yang kuat. Prabowo masih berkeinginan capres 2024. Dan dia melihat ini celah yang tepat. Kalau di luar kekuasaan, lima tahun dia relatif tidak dapat exposure," sambungnya.