RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pengamat politik dari Universitas Riau Saiman Pakpahan menilai wacana pemekaran wilayah Provinsi Riau Pesisir yang kembali dikemukakan oleh sejumlah kalangan bukan atas dasar kebutuhan masyarakat, melainkan bermotif kepentingan kekuasaan.

Dia mengatakan wacana pemekaran wilayah yang pernah digaungkan pada 2014 lalu sempat mati suri lantaran di level akar rumput tidak terlalu mempersoalkan permasalahan ini. Menurutnya, yang justru mempersoalkan adalah elite-elite politik di Provinsi Riau yang memunyai kepentingan.

"Kepentingannya ya terkait struktur kekuasaan negara, dengan terbangunnya Provinsi Riau Pesisir maka di sana akan ada bupati baru, anggota DPRD baru, dan ada gubernur baru. Perhatian kita harusnya tidak pada porsi itu, tapi pada porsi kebutuhan masyarakat yang memang membutuhkan itu," kata Saiman kepada Riaumandiri.id, Senin (21/10/2019).

Menurut dia, kalau yang menjadi persoalan adalah pelayanan publik dan pembangunan di kawasan pesisir yang belum sepenuhnya terpenuhi, maka yang seharusnya dilakukan oleh elite politik tersebut adalah mendorong eksekutif dan semua elemen pemerintah untuk membangun formulasi kebijakan yang pro terhadap daerah pesisir.

Jika dilihat dari aspek distribusi pembangunan dan ekonomi, menurut Saiman, memang ada beberapa daerah di kawasan pesisir yang merasakan pembangunan yang tidak merata dibanding daerah daratan. Hal ini dikarenakan faktor geografis sehingga memerlukan anggaran lebih besar untuk pembangunan di kawasan pesisir.

"Nah, ini bisa disuarakan oleh akar rumput yang memang merasakan kebutuhan akan itu," kata dosen FISIP Unri ini.

Namun dia menilai permasalahan adanya perbedaan dalam pembangunan dan infrastruktur tersebut tidak mencolok. Permasalahan ini, kata Saiman, bisa diselesaikan dengan membuat formulasi kebijakan yang diarahkan untuk merangkai kawasan pesisir melalui injeksi pembangunan.

"Maka sebenarnya wacana Riau Pesisir itu tidak relevan karena bisa diselesaikan dengan formulasi kebijakan untuk menyetarakan pembangunan antara daratan dengan pesisir," jelasnya. 

Akan tetapi, lanjut dia, kalau misalnya memang terjadi perbedaan pembangunan yang mencolok antara daratan dengan pesisir maka patut diduga ada persoalan terkait distribusi pembangunan. 

"Nah, kalau ini yang terjadi, maka masyarakat di pesisir diberikan kesempatan untuk mengatur pembangunan secara mandiri karena mereka akan mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat dan sebagainya," kata Saiman.

Adapun kawasan Riau pesisir mencakup beberapa kabupaten dan kota, yang terletak di tepian semenanjung pantai timur Sumatra, yakni Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Siak, dan Kota Dumai.**

Reporter: Rico Mardianto
 

Editor : AA Rahman