Pengamat: Jabatan Sekdaprov Riau Wilayah Birokrasi, Jangan Dikaitkan dengan Geopolitik

Ahad, 20 Oktober 2019 - 15:59 WIB

Pengamat politik, Saiman Pakpahan

RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pengamat politik dari Universitas Riau, Saiman Pakpahan menanggapi isu soal jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang dibawa ke ranah geopolitik. Menurut dia, jabatan sekretaris daerah berada pada wilayah birokrasi dalam organisasi pemerintahan sehingga tidak bisa direpresentasikan berdasarkan kewilayahan.

Dia berpendapat pandangan yang mencampurkan wilayah birokrasi dengan politik adalah sebuah kekeliruan. Saiman menyebut bahwa banyak ilmuan politik mengatakan bahwa birokrasi tidak boleh dibawa ke wilayah politik.

"Birokrasi tidak boleh ditempatkan pada tempat politik karena dia harus bebas dari kepentingan-kepentingan," kata Saiman kepada Riaumandiri.id, Sabtu (19/10/2019).

"Jadi, tidak bisa dihadap-hadapkan dengan pendekatan geopolitik, karena (politik elektoral) ini sudah selesai. Pendekatan geopolitik itu ada pada argumentasi politik, argumentasi politik itu adalah pemilihan kepala daerah, itu ranahnya politik tuh. Nah, itu tidak apa-apa mempersoalkan harus merepresentasi kekuatan politik Indragiri dan non-Indragiri," sambungnya.

Dia mengatakan yang harus dipahami adalah bahwa posisi sekda adalah sebagai instrumen bagi pemerintah dalam membantu menjalankan visi dan misi kepala daerah. Sekda menjalankan fungsi sebagai jembatan bagi masyarakat atau pihak mana pun dengan pemerintah untuk kemudian diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, menurut Saiman, orang yang menduduki jabatan sekdaprov haruslah yang sepaham dengan Gubernur Riau sehingga bisa bekerja sama dalam mewujudkan program pemerintah.

"Domain politiknya sudah usai, kita sudah serahkan kedaulatan kepada pemimpin yang terpilih secara demokratis. Maka kita beri kesempatan kepada orang yang terpilih secara politik itu untuk menentukan siapa yang bisa membantu dia mewujudkan apa yang dinginkan oleh pemilih politik. Jadi, jangan dikait-kaitkan sekretaris daerah provinsi itu dengan aspek politik, karena ini wilayah birokrasi," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unri ini.