RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih terus melanjutkan safari politiknya menjelang pelantikan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin. Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada Selasa (15/10/2019) malam, kedua parpol kembali mencapai sejumlah kesepakatan.

Baik Prabowo maupun Airlangga enggan menjawab pertanyaan perihal isu masuknya Gerindra dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Airlangga justru menjelaskan persamaan dari kedua partai tersebut.

"Partai Golkar dan Partai Gerindra itu punya banyak kesamaan, sama-sama PG, lambangnya sama sama segi lima. Tentu dari Partai Golkar, tadi disampaikan Pak Prabowo bahwa kita punya banyak kesamaan," ujar Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (15/10).

Ia kemudian menjelaskan sejumlah kesepakatan yang dicapai kedua pihak. Di antaranya, akan ada kerja sama antara Golkar dan Gerindra terkait perbaikan stabilitas politik di Indonesia.

“Karena, stabilitas itu penting, termasuk stabilitas keamanan di tengah kondisi perekonomian dunia saat ini dengan bagaimana kita membuat stabilitas politik di parlemen," kata Airlangga.

Kedua, Golkar dan Gerindra sepakat untuk memperhatikan undang-undang yang terkait dengan partai politik dan pemilu. Sebab, hal itu, ia menilai, partai tersebut sebagai salah satu fondasi Indonesia.

"Dan, mempelajari undang-undang terkait parpol, terkait dengan pemilu legislatif, pemilukada, dan pemilu presiden ke depan. Karena, ini merupakan fondasi politik ke depan," ujar Airlangga.

Terakhir, Airlangga dan Prabowo sepakat untuk memprioritaskan kepentingan bangsa. "Golkar dan Gerindra juga lebih mengutamakan NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan konstitusi," kata Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan, Gerindra dan Golkar menurutnya sama-sama sepakat menjaga negara dan bangsa, serta akan berjuang untuk rakyat. "Tentu, dengan komunikasi politik yang sangat baik di antara elite semua partai, ini akan membawa suasana yang baik bagi stabilitas bangsa dan negara," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, berdasarkan pengalaman di banyak negara, stabilitas tidak boleh dianggap remeh. Dia menekankan, perbedaan, gesekan, dan hal yang tidak cocok di antara banyak pihak harus diselesaikan pimpinan dengan sejuk.

"Saya kira ini pandangan kita. Kita ingin ada tim yang melanjutkan pembicaraan pada hari mendatang. Intinya kita ingin ada suasana kerukunan di antara tokoh bangsa. Kita juga harus jaga jangan sampai kita akhirnya terlalu mapan sehingga bisa-bisa kita nanti jadi oligarki," kata Prabowo.

Prabowo pun menyatakan kehadirannya di kantor DPP Golkar ibarat kembali pada almamaternya dulu. "Saya hari ini kembali ke almamater saya. Saya lulusan Golkar. Jadi, Golkar menyumbang banyak kader ke (berbagai) institusi di negeri ini," ujar Prabowo.

Pertemuan semalam adalah yang keempat yang digelar Prabowo dalam sepekan belakangan. Pada Jumat (11/10) lalu, ia menemui Jokowi di Istana Negara untuk membicarakan kemungkinan berkoalisi.

Ia kemudian menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Ahad (13/10). Sementara pada Senin (14/10), ia menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Seluruh tokoh yang ia temui itu merupakan bagian dari pesaing pada Pilpres 2019 lalu.

Kepentingan
Sementara itu, suara-suara yang legawa soal kemungkinan bergabungnya Gerindra dengan koalisi pendukung pemerintah juga makin santer. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, misalnya, menyatakan tak keberatan Partai Gerindra bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin.

"Ya, kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, apa saja bisa dilakukan," kata Luhut di Kompleks Istana Presiden, Selasa (15/10).

Luhut berpendapat, bergabungnya Partai Gerindra dengan koalisi pemerintahan merupakan hal yang wajar dalam politik. "Ya, bagus-bagus aja, gak ada masalah kan. Apa aja bisa terjadi," ujar Luhut menambahkan.

Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung juga mempersilakan kader Gerindra masuk dalam jajaran kabinet Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Kendati demikian, lanjut Akbar, keberadaan oposisi masih tetap diperlukan guna mewujudkan mekanisme pengawasan dalam sebuah pemerintahan.

"Kita tidak akrab dengan istilah oposisi, tapi kita membutuhkan memang kekuatan-kekuatan politik yang mampu juga mewujudkan mekanisme check and balances, itu saya kira penting," ucap dia.

Sementara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, untuk masuk ke dalam kabinet Jokowi, kata Jazilul, diperlukan komitmen dari Partai Gerindra terlebih dahulu. "Tapi, bagi PKB, tentu Presiden mempertimbangkan mana yang datang di awal, mana yang datang belakangan. Kan ini perlu digarisbawahi ya, selama koalisi ini ada yang masuk dan keluar. Itu penting jadi catatan," kata Jazilul.

Terkait safari politik yang dilakukan oleh Prabowo, Jazilul menilai hal tersebut tidaklah aneh. Karena, menjelang pelantikan presiden ini menjadi waktu yang tepat untuk rekonsiliasi antara partai politik.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga menyatakan tak masalah jika Partai Gerindra bergabung dengan koalisi. Hal tersebut disampaikannya seusai melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto.

"Ya, tidak ada masalah, ya kan istilah shalat itu ada imam ada makmum. Nah, makmum yang datangnya di belakang kan namanya makmum masbuk," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Senin (14/10) malam.*
 

Sumber : republika.co.id

Editor : AA Rahman