RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dilantik 20 Oktober mendatang. Jokowi selaku presiden juga disebut akan mengumumkan nama-nama yang akan bergabung dalam kabinet.

Sejumlah nama, dari mulai tokoh politik, tokoh masyarakat dan pengusaha pun bergulir bergantian disebut-sebut akan menjadi pembantu Jokowi. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian siapa-siapa saja yang telah pasti ditunjuk oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun menyebut pemilihan kabinet kementerian yang sebenarnya menjadi ranah perogratif Jokowi justru tersandera oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"(Jokowi tersandera Mega) Iya. Pak Jokowi gak bisa mengabaikan Bu Megawati (dalam pemilihan kabinet menteri)," kata Ubedilah di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10).

Ketersanderaan ini, kata Ubedilah ditengarai karena banyaknya jasa yang telah dilakukan Mega untuk Jokowi hingga mantan wali kota Solo itu bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia. Atas dasar itu, kata dia, keputusan utama pemilihan kabinet menteri diduga sebagian besar ada di tangan Megawati.

"Karena betapapun dia menjadi presiden atas jasa besar Megawati dan partainya karena mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden," kata dia.

Situasi tersebut, kata Ubedila yang juga membuat Jokowi nampaknya setengah hati menerima Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pemerintahannya.

"Kalau saya melihat pak Jokowi masih setengah hati menerima Demokrat. Karena betapa pun pak Jokowi adalah petugas partai dalam kacamata PDIP. Jadi pak Jokowi mesti komunikasi dengan bu Megawati," kata dia.

"(Demokrat merapat) Itu pintu izin ada di Bu Megawati. Megawati (nampaknya) belum membuka pintu untuk SBY, Demokrat. Itu sebetulnya tanda bahwa PDIP tidak menyetujui jika Demokrat menjadi bagian dari kabinet sekarang," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Ubedilah juga menyinggung soal keinginan Megawati agar PDIP menguasai 45 persen kursi kabinet kementerian di periode kedua Jokowi menjabat. Meski hal itu wajar dari kacamata perpolitikan, namun kata dia, PDIP tidak harus arogan dengan posisi ini.

PDIP mestinya bisa mendengar partai-partai lain dalam barisan koalisi yang mendukung Jokowi di Pilpres 2019 kemarin.

"Saya kira penting untuk kemudian sehingga kabinet yang terbentuk kabinet bersinergi dengan baik. Saya kira Jokowi harus hati-hati. Mestinya, Jokowi memediasi problem itu, misal jika ada tegangan politik antara bu Mega dengan Surya Paloh, Jokowi harusnya jadi jalan tengah untuk bisa mendamaikan dua kepentingan yang berbeda itu," katanya.
 

Sumber : CNN Indonesia

Editor : AA Rahman