Cerita di Kutai Timur, Suami Jabat Bupati dan Istri Jadi Ketua DPRD

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Tidak biasa. Pasangan suami istri ini menjabat posisi penting di Kabupaten Kutai Timur. Sang suami, Ismunandar menjabat sebagai bupati dan sang istri, Encek UR Firgasih sebagai Ketua DPRD.
Encek dilantik di Sangatta, ibu kota Kutai Tumur pada Kamis (10/10/2019). Encek UR Firgasih adalah kader DPC PPP Kutai Timur dan sudah menjadi anggoota DPRD sejak tahun 2014. Kala itu, Encek menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kutai Timur dan suaminya sudah menjadi Bupati Kutai Timur dan juga menjadi penasihat Partai Nasdem.
Pada pileg tahun 2019, PPP mendapatkan kursi terbanyak di Kutai Timur yakni 9 dari 45 kursi yang ada. Padahal sebelumnya, DPRD Kutai Timur dikuasai Golkar. Hal tersebut yang mengantarkan Encek, kader PPP menjadi Ketua DPRD Kutai Timur.
"Jadi nggak ada masalah. Kita bangun sinergitas dengan pemerintah daerah demi kemajuan Kutim," jelasnya.
Encek berharap agar di era kepemimpinannya bisa membawa DPRD Kutim dalam mengemban amanah rakyat secara baik.
Ismunandar Bupati Kutai Timur membantah tudingan Dinasi Politik di Kutai Timur. Ia mengatakan ada proses politik yang mengantarkannya menjadi bupati dan istrinya menjadi ketua DPRD. Dari sisi prosedur, menurut Ismunandar tidak ada aturan yang yang dilanggar.
Hal yang sama terjadi juga di Bontang. Neni Moerniaeni menjabat Wali Kota Bontang dan anaknya, Andi Faisal Sofyan Hasdam menjabat Ketua DPRD Bontang. Ibu dan anak tersebut berasal dari partai yang sama yakni Golkar. Dua daerah ini memiliki wilayah berbatasan langsung di wilayah utara Kaltim.
Berita Lainnya
- Baru PKB Memenuhi Syarat, 23 Parpol Harus Perbaiki Dokumen Verifikasi
- Ini Sejumlah Agenda Cawapres Sandiaga Uno di Riau Besok
- Bukan Karena Paprpol Baru, Hanafi Rais Mundur dari PAN Karena Beda Prinsip dengan Zulhas
- Nasdem Ingin Partai Koalisi Prabowo Tetap di Luar Pemerintahan, Ini Alasannya
- Angka Partisipasi Pemilih di Siak Ditargetkan 70 Persen
- Bawaslu Awasi Ganjar Terkait Penggunaan Fasilitas Negara saat Safari Politik