RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah menyiapkan nama-nama menteri yang bakal mengisi kursi Kabinet Kerja Jilid II. Menteri Jokowi bakal diisi dari parpol pengusung dan tokoh profesional.

Presiden Jokowi juga dikabarkan menyiapkan tiga jatah menteri untuk partai oposisi Gerindra. Sementara Prabowo Subianto disebut akan mengisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Namun, Wantimpres tak membuat Prabowo tertarik. Lawan Jokowi di Pilpres 2019 itu dikabarkan lebih melirik kursi menteri pertahanan.

"Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden," kata sumber merdeka.com dari elite Gerindra.

Kabarnya, kursi Menhan diincar karena Prabowo selama ini memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Selain itu, pengangkatan Prabowo sebagai Menhan diharapkan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.

Kabar ini sontak menuai reaksi dari partai pendukung Jokowi di pilpres 2019 lalu.

NasDem: Yang Kalah Harus Kesatria

Kabar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengincar kursi menteri pertahanan, memantik Partai NasDem bersuara. NasDem mengingatkan bahwa keadaban politik harus dijaga supaya publik tidak dibuat bingung.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan pihak yang kalah harus bersikap kesatria.

"Terus yang keadaban politik itu harus dijaga demokrasi yang sehat harus dijaga. Masyarakat jangan dibuat kabur dan kontestasi demokrasi pilpres maupun pileg jangan dibuat kabur siapa yang menang siapa yang kalah. Kita harus jelas siapa yang menang, dan harus juga siapa yang kalah harus kesatria," ujar Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

PPP: Partai Pendukung Saja Belum Jelas Dapat Pos Apa

Tak hanya NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turut menanggapi soal jatah menteri untuk Gerindra dan kursi menhan yang kabarnya diinginkan Prabowo Subianto. Sekjen PPP Arsul Sani mengungkapkan sampai saat ini, internal koalisi Jokowi-Ma'ruf belum ada pembicaraan soal pembagian jatah menteri.

Bahkan, kata dia, parpol pendukung Jokowi saja belum jelas dapat pos menteri apa.

"Sebenarnya Gerindra mau dapat ini mau dapat ini siapa yang ngomong itu? Dari mana kabarnya? Mau saya sampaikan yang di dalam saja yang lima belum jelas dapatnya pos apa kok," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Senin (7/10).

PDIP Mau Bicara dengan Sesama Parpol Pendukung Jokowi

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan PDIP belum menyatakan setuju atau tidak karena Jokowi belum menyampaikan kepada koalisi. Puan menegaskan susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif itu harus dihormati semua pihak.

"Setuju ga setuju kita lihat aja Presiden belum ngajak ngomong," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Ketua DPR itu menyebut, PDIP perlu juga bicara dengan partai lain terkait posisi Gerindra. PDIP tidak bisa menyatakan sikap sendiri.

"Enggak bisa serta merta PDIP menyatakan iya setuju atau tidak setuju kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan pak Jokowi," ujarnya.

Puan menuturkan, harus ada pembicaraan matang terkait susunan kabinet. "Jadi semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan semua partai yang mendukung pak presiden. Kita lihat aja nanti," jelasnya.

Gerindra Akui Komunikasi dengan Jokowi

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui tengah komunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Komunikasi itu membahas tawaran konsep yang diberikan Gerindra kepada Jokowi.

Soal konsep tersebut, Dasco mengklaim belum sampai membahas kursi menteri. Gerindra mula-mula menawarkan konsep terkait ketahanan pangan, energi, keamanan dan ekonomi.

"Kami tidak mengincar posisi jabatan tertentu. Kami ditawarkan membantu pemerintah, kami juga menawarkan konsep ke pemerintah. Konsep mengenai ketahanan pangan, energi, keamanan dan ekonomi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

Dasco mengatakan, jika konsep yang ditawarkan kepada pemerintah diterima, baru Gerindra bicara mengenai orang yang akan mengisi kursi menteri tersebut.

"Ketika pemerintah setuju mana yang mereka setuju, bidangnya apa baru ngomong orang," kata Dasco.

Dasco mengatakan, semuanya tergantung Jokowi apakah dapat menerima atau tidak. Gerindra masih komunikasi dengan Jokowi.

"Ini tergantung pemerintah. Kita sedang komunikasi dengan pemerintah terkait konsep itu," kata dia.

Sumber : merdeka.com

Editor : AA Rahman