Luar Biasa, Koruptor Ini Kedapatan Timbun 13 Ton Emas Batangan Senilai Rp9 Triliun
![Luar Biasa, Koruptor Ini Kedapatan Timbun 13 Ton Emas Batangan Senilai Rp9 Triliun](https://www.riaumandiri.co/assets/berita/original/59939681535-1011388531.jpg)
RIAUMANDIRI.CO - Seorang pejabat di Cina ditangkap setelah diketahui menimbun 13 ton emas batangan senilai Rp9 triliun.
Polisi juga menemukan uang sebesar Rp 523,6 triliun, dalam akun banknya yang diduga merupakan hasil dari suap.
Dilansir dari Daily Mail pada Rabu (2/10/2019), penemuan tersebut bakal membuat pejabat korup bernama Zhang Qi, menjadi pria terkaya di Cina.
Dalam penyelidikan atas dugaan korupsi tersebut, polisi menggeledah ruang bawah tanah di rumah Zhang, dan menemukan 13 ton emas batangan.
Emas batangan itu ditemukan di sebuah gudang rahasia milik pria yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Danzhou tersebut.
Setelah kejahatannya terbongkar, Zhang diberitakan langsung dipecat dari jabatannya sebagai sekretaris Partai Komunis di Haikou, Provinsi Hainan.
Gambar dan video yang beredar memperlihatkan polisi tengah menghitung emas yang ditemukan di rumah Zhang yang kini telah menjadi viral di media sosial.
Selain itu, penyidik juga menemukan rekening Zhang di beberapa bank yang bernilai mencapai sekitar Rp 525 triliun, yang menjadikannya sebagai orang terkaya di China.
Zhang menjadi incaran oleh badan pemberantasan korupsi China sebagai bagian dari pemberantasan penyuapan oleh Presiden Xi Jinping sejak 2013.
Xi sebelumnya mengatakan lebih dari satu juta pejabat dan lusinan mantan birokrat sudah dijebloskan ke penjara sebagai akibat dari programnya.
Dia menegaskan bahwa upaya pemberantasan penyuapan tidak akan pernah berakhir karena sudah menjadi "ancaman terhadap elit politik" di tubuh partai.'
Cina menduduki peringkat ke 87 dalam Indeks Persepsi Transparansi Korupsi Internasional berdasarkan data yang diambil pada 2018.
Transparansi Internasional menuturkan, mereka masih menyoroti cara Cina dalam menangani pemberantasan korupsi, terutama di dalam Partai Komunis.
"Terdapat kekurangan dalam independensi peradilan, kejelasan apa itu korupsi, dan transparansi dalam proses penuntutan pelanggaran," ujar Transparansi Internasional.