Sejak dahulu, Kabupaten Indragiri Hilir memang identik dengan kelapa. Tumbuhan serbaguna itu, dengan mudah dapat ditemukan di seluruh penjuru Negeri Seribu Parit tersebut. Sehingga tak heran bisa muncul ungkapan, Indragiri Hilir adalah hamparan kelapa dunia.

Sedangkan ungkapan Negeri Seribu Parit, juga tak terlepas dari perkebunan kelapa. Nama ini muncul, konon akibat banyaknya parit yang sengaja dibuat masyarakat Inhil. Tujuannya untuk mempermudah petani kelapa mengangkut buah kelapa melewati sungai.

Namun, saat ini banyak petani mulai 'melupakan' dunia perkelapaan, sehingga Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khawatir suatu hari kelapa di Inhil akan punah dan tinggal kenangan. "Padahal Inhil adalah daerah hamparan kelapa dunia," ujar Bupati Inhil HM Wardan, di hadapan puluhan jurnalis Riau peserta Lomba Karya Tulis Jurnalistik Perkelapaan di Inhil, Jumat (20/3) malam.

Dituturkannya, pada mulanya, kelapa di Inhil ini diprakasai Tuan Guru Syech Abdurahman Siddiq. Ia yang pertama kali membuka kebun kelapa, termasuk memprakarsai pembangunan parit dan kanal air sebagai transportasi untuk membawa kelapa.

"Beliau juga yang menjadi pelopor pembuatan parit dan kanal air yang terkenal dengan nama Parit Hidayat. Mulai dari parit ini dan seterusnya, sampai sekarang masyarakat masih menggunakan parit sebagai transportasi untuk membawa buah kelapa," terang Wardan.  

Caranya, buah kelapa yang sudah dipanen, dijatuhkan ke parit. Selanjutnya buah kelapa itu akan mengikuti arus air, di mana pada muara parit itu dibangun pintu klep. "Jadi petani tidak perlu lagi repot-repot mengangkut kelapa, hanya menunggu di muara parit saja. Hal inilah yang membuat Inhil memiliki ribuan parit," jelasnya.

Mulai Menghilang
Seiring dengan perubahan zaman, minat masyarakat Inhil untuk tetap mengelola kelapa, saat ini dinilai mulai berkurang. Wardan mengakui, ini juga menjadi kekhawatiran pihaknya. Karena itu, Pemkab Inhil terus berupaya mengembangkan industri kelapa di Inhil. Meski ada pengurangan, namun sektor perkebunan kelapa masih menjadi primadona masyarakat Inhil. Saat ini, ada  sekitar 429 ribu hektare kebun kelapa di Inhil.

"Ini merupakan potensi yang besar dan harus dikembangkan. Sektor industri kelapa adalah salah satu jawabannya," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi, mengatakan, masalah perkebunan kelapa di Inhil yang semakin hari semakin kompleks, tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan harus total secara bersama semua unsur terkait.

Menurutnya, ada beragam permasalahan yang berkenaan dengan perkebunan kelapa di Inhil. Mulai dari instrusi air laut yang bisa menyebabkan kelapa menjadi mati, penanganan hama hingga pemasaran yang tepat.

Apalagi, sebagian besar kelapa di Inhil umumnya sudah berusia tua dan perlu peremajaan. Untuk itu, diperlukan bibit yang bagus kualitasnya.

Senada dengannya, tokoh masyarakat Sungai Luar, T Tawawi (78) mengungkapkan, dari total 3.895 hektare kebun kelapa di daerahnya, yang sudah rusak saat ini sudah mencapai 383 hektare. Penyebabnya pun beragam, mulai instrusi air laut, hingga serbuan hama yang membuat kelapa tak bisa hidup.

"Kami berharap Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat segera membantu pembuatan tanggul di daerah kami ini agar kelapa tetap bisa tumbuh dengan baik dan dinikmati anak-cucu kami," pintanya.

Trio Tata Air
Menurut Bupati Wardan, permasalahan kebun kelapa di Inhil adalah trio tata air. Ketika produksi kelapa warga sudah bagus, masalah trio tata air, yaitu tanggul, pintu klep dan tali air, menjadi permasalahan pengembangan perkelapaan di Inhil.

Pemkab Inhil sudah berupaya untuk menanggulangi melalui APBD Inhil, namun itu belumlah cukup. Inhil butuh sokongan dana dari Pemprov Riau dan dari Pemerintah Pusat, sehingga perkelapaan di Inhil bisa maju dan mendunia.

"Kelapa merupakan pohon kehidupan di Kabupaten Indragiri Hilir jadi harus kita pertahankan bersama," tegasnya.

Semenjak dirinya menjabat sebaga bupati, HM Wardan mulai mendemamkan atau mengkampanyekan kelapa di Inhil. Dia ingin kelapa di Inhil tetap bertahan dan tidak dialihfungsikan menjadi lahan sawit. Karena menurutnya tanaman yang cocok untuk masyarakat Inhil merupakan pohon kelapa. Lebih dari 70 persen masyarakat Inhil bermata pencaharian sebagai petani kelapa.

Sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kelapa, pihaknya juga tidak akan memberikan izin untuk kebun kelapa sawit. Kebijakan ini juga bertujuan menghindari terjadinya alih fungsi lahan.

"Saya tidak ingin Kabupaten Inhil sebagai kabupaten dengan hamparan perkebunan kelapa terluas di dunia nantinya hanya tinggal kenangan. Oleh sebab itu ke depan izin kelapa sawit tidak akan diberikan lagi," imbuhnya. (bersambung)