RIAUMANDIRI.CO, KAMPAR - Warga Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar berunjuk rasa secara marathon, mulai dari berkeliling kampung, kantor desa, kantor camat hingga ke Kantor Bupati Kampar, Kamis (26/9/2019).

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan yang juga Anggota BPD Bukit Ranah Agusmar menyampaikan beberapa tuntutan warga, di antaranya meminta Bupati Kampar menonaktifkan Kades Bukit Ranah Firdaus dan Sekdes Muhammad Ikhlas.

"Kami juga mendesak penegak hukum untuk mengusut Dana Desa Bukit Ranah Tahun 2018 dan 2019 serta meminta Inspektorat mengusut pembangunan yang dinilai asal-asalan," teriaknya.

Usai berorasi di depan kantor desa, massa juga memberikan hadiah berupa kain pinggang (kain batik untuk perempuan) sebagai simbol lemah dan gagalnya pemerintahan desa. Hadiah yang sama juga diberikan warga kepada Camat Kampar Alkausar.

Sementara itu Penanggung jawab aksi Abdulrahman menyebut bahwa Kades Bukit Ranah juga dinilai membangun politik dinasti karena menempatkan keluarganya di berbagai jabatan dalam struktural aparatur desa.

"Sejumlah posisi di aparatur desa Bukit Ranah diduduki oleh keluarga Kades, mulai dari Sekdes, Kaur Keuangan hingga Kaur Pemerintahan hingga Ketua Bumdes. Sekdes itu Kemenakan Kades, Kaur Keuangan itu Kakak Ipar Kades, Ketua Bumdes itu Adik Kandungnya," ungkap Abdulrahman.

Usai menyampaikan orasi di kantor desa dan Kantor Camat Kampar, massa melanjutkan orasi di depan Kantor Bupati Kampar. Perwakilan massa langsung ditemui Sekda Kampar Yusri.

Menanggapi tuntutan warga, Sekda meminta waktu dua minggu untuk membahas persoalan Desa Bukit Ranah bersama dinas teknis bersama tim penyelesaian sengketa kepala desa.

"Kalau perlu tim teknis akan kita turunkan dan hasilnya akan kita berikan ke masyarakat. Jika ada temuan bisa saja dalam proses kadesnya di-non aktifkan," terang Sekda.

Reporter: Ari Amrizal

Editor : Rico Mardianto