RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah menutup pendaftaran seleksi Pejabat Tinggi Pratama (PTP) beberapa hari lalu. Proses seleksi akan segera dimulai dalam waktu dekat.

Menanggapi itu, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri berharap Wali Kota Pekanbaru menempatkan pejabat secara profesional dan transparan. Ia meminta Pemko menempatkan sesuai kebutuhan dan melihat latar pendidikan calon.

"Assessment yang mau dilakukan jangan seremonial (formalitas, red). Sudah banyak buktinya para pejabat dalam hal ini kepala dinas di Pekanbaru yang kita nilai gagal dalam menjalankan visi misi Wali Kota," kata Azwendi, Rabu (25/9/2019).

Ia meminta, selain transparan Pemko bisa melibatkan akademisi dan media massa. Sehingga kemampuan calon pemimpin bisa terseleksi secara maksimal dan profesional dengan melibatkan pihak luar.

"Ini satu terobosan dalam menunjuk pejabat. Kita tidak akan kritisi yang aneh-aneh di DPRD. Tapi tentunya pemerintah setempat juga harus bersikap sesuai aturan," jelasnya.

Azwendi menyinggung, ada dua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai layak dievaluasi. Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Kita nilai dua pos ini sudah sangat perlu ditempatkan pejabat yang ahli. Banyak target dari dua instansi ini tidak terpenuhi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak mengganti pejabatnya," tegas Azwendi.

Seperti diketahui, Pemko Pekanbaru membuka seleksi tujuh jabatan. Posisi yang dibuka yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota Pekanbaru.

Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Lalu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru.

Tiga jabatan lainnya yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru. Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekanbaru serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.

Sumber : Cakaplah

Editor : Nandra F Piliang