RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pengamat Perkotaan, Dr Yayat Supriatna menyarankan pemerintah lebih terbuka dalam perencanaan dan kajian pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

"Saya menyarankan pemerintah lebih terbuka. Karena sampai sekarang, kajian detailnya tidak semua orang dapat melihatnya," kata Yayat Supriatna dalam diskusi 'Efektifkah Rumusan Pemindahan Ibu Kota Dikebut Satu Minggu?' di Media Center DPR, Kamis (19/9/2019).

Dia menilai kajian yang disampaikan pemerintah ke DPR sangat eksekutif summary. Perlu ada detailnya dan perlu ada suara pembanding di Pansus, misalnya dari perguruan tinggi atau siapa pun yang dianggap memahami persoalan ini untuk memberikan catatan.

Dia mencontohkan terkait pembiayaan. Dari angka yang dikeluarkan Bappenas, asumsinya Rp 400-500 triliun itu kalau dalam konteks proyeksi yang optimis, dalam arti kata pertumbuhan ekonomi mendukung.

"Bagaimana kalau kita telat di sini, sementara persiapan-persiapannya belum maksimal. Seperti contohnya kalau ditanya lokasi yang dipilih itu diamana? Orang sunda bilang makan tahu pakai lalap, gak tahu ah gelap," ujar Yayat.

Karena orang menanyakan di mana lokasinya, maka menurut Yayat, pemerintah harus lebih bersinergi dan kalau bisa disarankan ada namanya yang disebut informasi senter. Jadi, tidak tanya kementerian PUPR, Bappenas ATR/BPN dan tidak tanya kesana kesisi.

"Di mana orang bisa mendapatkan informasinya, yaitu informasi senter tentang pemindahan ibu kota. Ada informasi yang diberikan setiap bulannya.

Karena kata dia, orang ingin mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya tentang ibu kota negara baru itu. Karena banyak perguruan tinggi, para perencana ingin berkontribusi, tapi tidak tahu mau di bawa ke mana.

"Ibu kota itu milik negara, milik kita bersama. Bukan milik pemerintah. Jadi, mau tidak mau informasi ini penting sehingga dengan adanya informasi center itu, orang mendapatkan kepastian, tempatnya di mana,  ada schedule dan lain sebagainya," jelasnya.

Karena pemindahan ibu kota itu ditargetkan tahun 2024 oleh Presiden Jokowi, mau tidak mau menurut dia, harus ada kepastian. Misalnya lokasinya yang sampai  sekarang belum tahu lokasi definitifnya.

"Jadi kalau saran saya, harus ada satu sinergi yang kuat  antara unsur-unsur pemerintah. kemudian mendapatkan informasi yang lengkap. Ada patokan rencana waktu yang sama. Jadi semua orang bisa mengikuti, memantau dan mendapatkan informasi yang lengkap, informasi yang tidak kemana-mana," katanya.

Terhadap Pansus Pemindahan Ibu Kota yang sudah dibentuk DPR, dia menyarankan agar Pansus memberikan catatan,  menambahkan,dikoreksi atau ada juga yang perlu penajaman.

Reporter: Syafril Amir

Editor : Rico Mardianto