TEMBILAHAN (HR)- Melihat kondisi perkebunan kelapa masyarakat yang makin makin memprihatinkan, Ketua Komisi II DPRD Indragiri Hilir,  meminta penyelamatan perkebunan kelapa menjadi prioritas utama pemerintah.

Permintaan ini disampaikan Junaidi, saat menghadiri rapat Forkopimda, baru-baru ini. Dikatakan, pemerintah harus fokus menyelamatkan perkebunan kelapa sebagai komoditi utama dan 75 persen masyarakat menggantungkan hidup di sektor perkebunan di Kabupaten Inhil, yang dari hari ke hari banyak rusak.

Lebih lanjut ia menjelaskan, berdasarkan fakta di lapangan, kerusakan perkebunan yang terjadi di Inhil sudah berlangsung sejak lama. Namun upaya pemerintah menanggulangi masalah tersebut belum membuahkan hasil.

"Setiap tahun perkebunan kita semakin banyak yang rusak. Kami telah mendata, dari dari 400 ribu hektare lebih lahan kelapa rakyat pada awalnya, sekarang sudah hilang sekitar 190 ribu hektare,” jelasnya.

Bahkan, sambungnya, boleh disebut sangat mengecewakan. apakah memang Dinas perkebunan tak mampu atau tidak ingin berkerja maksimal untuk menyelamatkan perkebunan kelapa masyarakat tersebut," tandasnya.

Junaidi juga mengungkapkan kekecewaannya dengan kinerja Disbun yang saat ini belum melaksanakan program fisik. Padahal APBD Inhil sudah disahkan pada bulan november 2014 lalu.

"Apapun alasannya, seharusnya Disbun bisa melaksanakan program kerjanya secepatnya. Sebab, jika pekerjaan tersebut lamban seperti ini, maka akan semakin banyak kebun masyarakat yang rusak,” ungkapnya. (mg3)