82,61 Persen Masyarakat Minta Jokowi Tolak Revisi UU KPK
RIAUMANDIRI.CO, Jakarta - Revisi UU KPK yang sedang dibahas di DPR mengundang polemik. Pasalnya, dalam draft awal revisi terdapat sejumlah poin yang dianggap bisa melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.
Mulai dari pemberian kewenangan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) hingga keberadaan Dewan Pengawas menjadi hal yang dikhawatirkan mematikan api pemberantasan korupsi.
Muncul desakan agar Presiden Jokowi menolak revisi UU KPK. Dukungan dari masyarakat pun tergolong besar jika memang Jokowi mau melakukan tersebut.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Tempo.co, sebanyak 82,61 persen masyarakat meminta Jokowi untuk menolak revisi tersebut. Jajak pendapat ini sendiri diikuti oleh 1018 orang.
Sebaliknya, hanya 14,98 persen masyarakat yang tak sepakat jika Jokowi menolak revisi tersebut. Sisa 2,41 persen lainnya menyatakan tidak tahu.
Dengan hasil jajak pendapat seperti itu pun bisa dianggap menggambarkan secara jelas harapan masyarakat terhadap Jokowi. Vox populi vox dei Pak Jokowi!**
.jpg)
- Anies Kesal ke Pemerintah Pusat: Mereka Menghalangi Orang-orang Mempercayai Data Kami
- Bakal Dipangkas Jokowi, Ini Tugas & Fungsi Eselon I Hingga IV
- Golkar Usung Gibran Jadi Wakil Prabowo
- 3.650 Pelajar Payakumbuh Lakukan Tes Urine
- Gedung Gonggong Ditetapkan Jadi Ikon Wisata
- Gunung Semeru Erupsi Empat Kali Pagi Ini
