PEKANBARU (HR)-Anggota DPRD Riau dari Partai Golkar, ternyata belum mau menerima ajakan konsolidasi yang diserukan Koordinator Wilayah Sumatera Partai Golkar kubu Agung Laksono, Indra Muchlis Adnan.

Hal itu terbukti dari undangan yang disebarkan Indra Adnan kepada seluruh anggota DPRD Riau untuk menghadiri konsolidasi pada Jumat (20/3) lalu, ternyata tidak satu pun anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar yang hadir.

Meski tidak ada yang hadir, namun Indra mengaku tidak kecewa. Menurutnya, ia kembali akan memberikan kesempatan kepada kader Partai Golkar untuk kembali berkumpul bersama membahas masa depan Golkar ke depan, di bawah kepimpinan Agung Laksono.

"Tidak ada yang hadir satu pun. Kita akan mengundang mereka kembali. Kalau mereka tidak datang juga, berarti mereka tidak mengakui Agung Laksono sebagai ketua yang resmi. Artinya, mereka (anggota DPRD Riau Fraksi Golkar, red) yang mem-PAW-kan diri mereka sendiri, bukan kami," tegas Indra Muchlis Adnan, Minggu kemarin.

Dijelaskan Indra, sebagai partai Golkar yang sudah diakui pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), dirinya mulai mengadakan roadshow dengan mengadakan pertemuan dengan pimpin partai yang tergabung dengan Kelompok Indonesia Hebat (KIH) di daerah. Hal serupa, sebelumnya juga dilakukan Agung Laksono dengan pimpinan partai di tingkat pusat.

"Kita sudah melakukan pertemuan dengan seluruh pimpinan Partai dari KIH, seperti PPP, PKB, PDIP, PAN, Demokrat dan Nasdem. Silaturahmi dan melancarkan komunikasi politik dalam membangun Riau secara bersama-sama," tambahnya.

Jangan Ikut Konflik
Sementara itu, Plt DPD I Partai Golkar Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan bahwa sampai saat ini Golkar Riau masih kondusif. Menurutnya, pihak DPP, baik dari kubu ARB dan Agung Laksono, sejauh ini masih menyelesaikan persoalan legalitas. Karena itu, ia mengimbau kepada pengurus Partai Golkar di daerah tidak terlibat dalam konflik, termasuk dalam pertemuan yang diadakan Indra Adnan.

"Biarkan saja dulu, daerah jangan ikut-ikut. Jalankan saja dulu di daerah, tunggu kondusif, karena proses yang dilalui di DPP harus diikuti," terang Andi Rahman, yang juga Plt Gubernur Riau ini.

Ketika disinggung, apakah nanti dirinya akan menerima keputusan dari Pemerintah jika nantinya keluar SK resmi dari Menkum HAM, yang mengakui kepengurusan Agung Lakson . "Kita aman-aman saja, nanti kalau sudah ada keputusan akan dikasih tahu ke mana arahnya," singkat Andi Rahman.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar di Riau, mengaku tidak akan terpengaruh terhadap kisruh yang terjadi di DPP. Mereka lebih memilih mencari aman dengan menunggu legalitas kepengurusan dari pemerintah dengan keluarnya SK resmi dari Menkumham. (nur)