RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution menggelar rapat kelompok kerja (pokja) untuk menyelesaikan masalah perhutanan sosial. Edy mengumpulkan anggota pokja dalam rapat ke-2 ini untuk memberikan arahan terkait langkah apa yang akan dilakukan pokja ke depannya.

Menurut Edy, SK pertama pokja tersebut sebetulnya dibentuk pada masa pemerintahan sebelumnya. Tapi karena tidak pernah ada rapat selama setahun lebih, pihaknya menggelar rapat dan merevisi SK tersebut. 

"Pada 13 Mei 2019 kita sudah gelar rapat pokja pertama. Hasil kesepakatan rapat itu, untuk efektifitas kegiatan di pokja ini dilakukan revisi. Hasil revisi itulah untuk kali pertama saya selaku pembina di organisasi ini mengumpulkan mereka semua untuk memberikan pembinaan dan arahan seperti apa pokja ini bekerja," kata Edy usai rapat pokja percepatan perhutanan sosial di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, Selasa (3/9/2019).

Dia mengatakan, selama ini para pegiat lingkungan sebenarnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan terkait masalah perhutanan sosial, namun mereka melakukan secara sektoral atau sendiri-sendiri.

"Dalam pokja ini sekarang mereka sudah tergabung dalam satu wadah. Mereka bagian dari pemerintah karena itu memang diresmikan dan disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Edy. 

Dijelaskannya, pembentukan pokja ini melibatkan unsur-unsur terkait dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membangun komunikasi dengan pihak pemerintah, termasuk ikut membantu menyelesaikan masalah konflik yang selama ini terjadi. 

"Nah, dengan adanya wadah ini tentu kita berharap ke depan penyelesaian masalah perhutanan sosial ini jauh lebih efektif dibandingkan sebelumnya karena semua sudah dalam satu wadah diketuai oleh Kepala Dinas LHK Provinsi Riau," jelasnya. 

Reporter: Rico Mardianto

Editor : Nandra F Piliang