RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Tudingan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab terhadap pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kerajaan Arab Saudi untik mencekal dirinya hingga pelantikan presiden pada Oktober 2019 mendatang, membuat heran Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Ia meminta Rizieq tak asal tuduh.

"Jangan juga dituduh yang macam macam, karena tuduhan itu kan menurut Al Quran tidak baik, kalau menuduh fitnah tidak baik, ada larangannya di dalam Al Quran," kata Ngabalin kepada wartawan, Sabtu (24/8/2019).

Ngabalin merasa heran dengan pernyataan Habib Rizieq soal pencekalan. Sebab, menurut dia, pemerintah telah menyebutkan adanya proses yang harus dilakukan untuk tahap pemulangan.

"Kalau Habib Rizieq kenapa kalau dia mau pulang pemerintah yang dituduh, yang jadi repot. Waktu itu saya kan membuat pernyataan tentu tidak serta merta bisa langsung pulang. Bisa lah kita urus, kemudian ke sini, ke imigrasi, ke Deplu, mungkin bicara dengan KBRI di Saudi, dengan Kedubes di Indonesia, tapi waktu itu kan dibantah, katanya tidak perlu Ali Mochtar, jadi bagaimana menjawab yang tepat, saya jujur tidak menemukan formulasi kayak apa untuk menjelaskan ke publik atas pernyataan yang sinis kepada pemerintah," terangnya.

Sebelumnya, Habib Rizieq pada milad ke-21 Front Pembela Islam (FPI) bicara soal dirinya yang hingga kini belum kembali ke Indonesia. Dia menyebut sudah setahun lebih pemerintah Indonesia mengirim permintaan ke Kerajaan Arab Saudi agar dirinya dicekal dan tidak diizinkan keluar. Habib Rizieq menduga dirinya dikondisikan agar tidak bisa kembali ke Indonesia saat Pilpres 2019 berlangsung.

"Akibat permainan intelijen busuk pemerintah Indonesia tersebut maka status saya kini menjadi overstay karena masa berlaku visa habis akibat pencekalan sejak setahun lebih yang lalu tersebut. Bahkan saat ini rezim zalim Indonesia masih berusaha meminta kepada Kerajaan Saudi Arabia agar mencekal saya hingga pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang," ujar Rizieq lewat video yang disiarkan langsung dari akun YouTube Front TV, Sabtu (24/8/2019) 

"Ya, saya sebut presiden yang akan datang yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal karena hasil dari pilpres curang dan zalim," sambungnya. 

Sumber : Detik.com

Editor : Moralis