Yandri Soesanto: Tanpa UU, Pemindahan Ibu Kota Ilegal
RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Soesanto menegaskan, DPR belum mendapatkan usulan resmi dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara, termasuk draft RUU-nya.
Pemekaran daerah saja yang penduduknya hanya 100.000-200.000 harus pakai UU,harus diteliti dulu potensi ekonominya, batas daerah dan potensi manusianya, apalagi memindahkan ibu kota negara,” tegas Yandri dalam diskusi “Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota”, di Media Center DPR, Kamis (22/8/2019).
Dalam pidato yang disampaikan Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus lalu yang minta izin untuk memindahkan ibu kota negara dinilai Yandri, belum punya kekuatan hukum.
Proses pemindahan ibu kota itu belum bisa dilaksanakan dan belum bisa dieksekusi karena undang-undang belum ada yang memerintahkannya.
“Pengumuman Pak Jokowi pada tanggal 16 itu hanya sekadar pengumuman, belum ada implikasi hukum, terhadap status ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara itu bisa disebut ilegal karena semua yang dilakukan Presiden atas perintah undang-undang,” tegas Yandri.
Reporter: Syafril Amir
- Prilly Makin Dekat dengan Teuku Rassya
- Jokowi Larang Ekspor CPO Dinilai Hanya Terapi Kejut, LaNyalla: Saya Yakin Dibuka Lagi
- LaNyalla: Mahalnya Biaya Politik Jadi Penyebab Tingginya Korupsi
- Tito Karnavian Pesimistis Indonesia Bisa Bebas dari Covid-19
- Kamera 360Fly Action Cam Dapat Merekam Dan Mengedit Dari Segala Sisi
- Menteri Agama: Tak Usah Terima Tamu Saat Idul Fitri
