RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Dito Ganinduto menilai argumen PT. PLN mengenai penyebab padamnya listrik secara massal di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat Minggu lalu akibat kerusakan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) 500 kV di Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah kerena pohon, tidak logis.

"Masa di jalur sutet ada pohon. Hingga kini, belum jelas betul penyebab sesungguhnya yang melatari pemadaman tersebut. PLN harusnya selalu punya back up berlapis, ketika sistem satu transmisi rusak," kata Dito Ganinduto dalam diskusi “Buntut Listrik Padam Jawa-Bali, Bagaimana Pengawasan UU Konsumen?” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). 

Dito mengaku prihatin dan kaget atas musibah pemadaman listrik ini. Baginya, pemadaman hingga delapan jam tidak logis. 

“Kita sangat kaget, prihatin, dan kecewa terjadinya blackout di Ibu Kota, Bekasi, dan Banten sampai 8 jam. Sebagian malah ada yang 10 jam dan 12 jam. Ini pasti masalah teknis. Tetapi sampai saat ini kita belum dapat informasi yang pasti dari PLN, apa sih penyebab utamanya,” ucap politisi Partai Golkar ini.

Menurut Dito, pemadaman selama delapan jam di Ibu Kota sangat memalukan. Plt. Dirut PLN juga dinilai tidak mampu menjelaskan dengan baik soal teknis pemadaman ini. Selama PLN masih dipimpin seorang Plt. keputusan yang diambil pun sangat terbatas. 

Sistem transmisi berupa Sutet itu mestinya di-back up oleh beberapa sistem lagi. Ketika misalnya, Sutet Ungaran-Pemalang rusak ada transmisi lain yang tetap bisa membantu mendistribusikan energi listrik.

“Di Jakarta ini back up-nya harus lebih dari satu, mestinya 2 sampai 4. Jangan sampai mati sampai 8 jam. Menurut saya yang bisa ditoleransi maksimal 1 jam. Tidak boleh lebih dari 1 jam untuk Ibu Kota. Ibu Kota, kan, lambang negara kita. Industri di sini juga banyak sekali. Di Banten dan Bekasi adalah daerah industri. Berapa kerugian dunia industri saat ini,” ujar legislator dapil Jateng VIII itu.

Dito juga menyayangkan, pihaknya belum mengkonfirmasi kasus blackout tersebut kepada menteri dan pejabat terkait di Kementerian BUMN. Karena Menteri BUMN dan pejabat terkait lagi menunaikan ibadah haji.  

"Saat ini Menteri BUMN sedang menjalani ibadah haji. Sesmen BUMN sedang berada di luar negeri pula. Pejabat yang terkaitpun ikut naik. Herannya, menterinya pergi ibadah haji kok pejabatnya ikut juga ibadah haji. Apa tidak bisa di waktu berbeda," katanya dengan nada heran.

Sedangkan anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan bahwa akibat terjadinya pemadaman listrik secara massal di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat yang terjadi pada hari Minggu (4/8/2019) lalu, telah menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi rakyat yang terdampak.

Dilihat dari sisi lamanya pemadaman listrik dan dari sisi daerah yang terdampak, dinilainya sangat luar biasa. Sehingga rakyat merasa begitu menderita karena kehidupannya terganggu. 

“Yang kita dengar di ruang publik, penyebab utamanya adalah tidak berfungsinya sistem transmisi sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di Ungaran. Kami akan mendorong untuk dilakukan investigasi se-independen mungkin. Kita mengharapkan menguak secara jujur dan fair apa penyebab sebenarnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran dari kejadian ini,” kata Kurtubi.

Listrik di negara kita amat sangat penting keberadaannya, lanjut politisi Fraksi Partai Nasdem itu. Baru padam sekitar 12 jam, sudah banyak menyebabkan penderitaan. Contohnya pada operasional MRT. 

"Bagaimana kalau kita sudah punya MRT dan LRT yang beroperasi ke segala arah, ataupun bagaimana kalau semua kendaraan listrik sudah beroperasi di Indonesia,” ujarnya.

Ia berharap, ke depan pemerintah di dalam merencanakan pembangunan pembangkit listrik, baik lokasi maupun jenis pembangkitnya, harus yang bersih dan tidak menimbulkan polusi. “Kita mendorong pembangunan pembangkit listrik yang bersih, yakni yang menggunakan energi baru terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air,” tutupnya.

Reporter: Syafril Amir

Editor : Nandra F Piliang