UKUI (HR)-Hanya pabrik Kelapa Sawit Satu yang tidak menerima TBS warga non sertifikasi. Sedangkan PKS Dua tetap melayani dan menerima TBS warga sekitar operasional perusahaan. Serikat Pekerja Transportasi Indonesia Kecamatan Ukui mempertanyakan hal itu, belum lama ini.

SPTI meminta agar PKS Satu juga bisa menerima TBS dari masyarakat. Mereka meminta pertimbangan dari perusahaan, karena jika TBS milik masyarakat hanya bisa diterima di PKS Dua, dinilai masyarakat akan merugi dan biaya operasional akan tinggi.

"Karena rentang jarak ke PKS Dua itu amat jauh, sementara menuju ke PKS Satu sangat dekat. Logikanya, perusahaan harus juga menerima TBS di PKS Satu, jika perusahaan memang betul-betul peduli dan ingin membantu masyarakat," jelas salah seorang anggota SPTI yang enggan namanya disebutkan.

Alasan yang amat logika, sambung anggota SPTI ini, jika TBS milik masyarakat hanya diterima di PKS Dua, otomatis merugikan masyarakat. Mereka berharap agar perusahaan bisa diajak berunding dan bekerjasama dengan masyarakat.

"Karena biaya operasional masyarakat akan tinggi jika perusahaan tetap ngotot hanya menerima BS warga di PKS Dua.

Nah, sedangkan PKS Satu ini jaraknya amat dekat dengan lokasi kebun masyarakat. Terkesan aneh saja jika TBS warga hanya diterima di PKS Dua. Kita harap perusahaan bisa bekerjasama dengan baik," harapnya.

Humas perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri ini membantah jika perusahaan tidak terima TBS dari luar. Hanya saja, diakuinya, jika memang PKS Satu tidak bisa melayani TBS yang tidak memiliki sertifikat.

"Karena PKS Satu itu sesuai aturan RSPO tidak dibenarkan menerima buah sawit yang tidak resmi atau tanpa mengantongi serfikat. Perusaan tetap melayani menerima TBS milik masyarakat, hanya saja kita arahkan ke PKS Dua," jelas Humas Danton Sitompul, saat dikonfirmasi, Rabu (18/3).(zol)