RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahudin mengatakan, kesusksesan seorang anak muda dalam menggeluti bidang bisnis tidak bisa dijadikan ukuran untuk bisa diangkat menjadi menteri.

"Menurut saya, menteri itu tidak hanya bisa dilihat dari anak muda yang berhasil di bisnis, atau sains, lantas itu dijadikan ukuran kepantasan menjadi menteri. Itu menurut saya berlebihan," ujarnya dalam diskusi bertema  "Menteri Muda, Rekonsiliasi atau Balas Budi?" di Media Center DPR, Kamis (1/8/2019).

Dikatakan, menteri itu bukan pada ukuran kesuksesan. Kalau melihat founding father dulu di UUD ada penjelasannya dan sekarang sudah tidak dipakai. Di dalam penjelasan itu  disebut bahwa menteri itu bukan sekadar pegawai negara,  bukan pegawai tinggi negara, menteri itu adalah pelaksana kekuasaan pemerintahan, maka sebetulnya seorang negarawan.

"Jadi kalau kita bicara tentang sejarah kementerian, dia harus negarawan. Bagaimana anak umur 18 tahun atau di bawah 30 tahun kita bisa sebut dia negarawan. Tidak hanya karena dia sukses mengelola bisnis yang sekarang disebut unicorn atau apa. Saya kira itu gak cukup untuk kita bicara menteri," ujarnya.

Belum lagi berbicara tentang nasionalisme. Sejauh apa dia tahu Indonesia, sejauh mana dia (anak muda) tahu bagaimana aset-aset kekayaan bangsa ini,  bagaimana supaya negara punya daya tahan, ketahanan pangan dan sebagainya. "Apakah gara-gara dia sukses di bisnis kemudian diangkat menjadi menteri? Saya kira itu tidak memadai," tegasnya.

Oleh sebab itu, kata Said, batasan umur tidak diatur dalam UU Kementerian Negara untuk menjadi menteri, sebaiknya memperhatikan ketentuan undang-undang pemilu tentang usia minimum presiden dan wakil presiden dan UU Pilkada tentang usia minimum bupati/walikota dan gubernur.

Untuk menjadi presiden dan wakil presiden saja kata Said dibatasi umurnya menimal 40 tahun. Sedangkan untuk gubernur dan wakil gubernur menimal 30 tahun, dan bupati atau walikota menimal 30 tahun. 

"Dalam banyak hal, orang meyakini bahwa usia 40 itu adalah usia matang, usia yang memadai untuk orang dianggap dewasa. Dia bisa mempertimbangkan baik-buruk, mempunyai kematangan kejiwaan, kepemimpinan dan seterusnya. Boleh jadi itu menjadi alasan kenapa usia presiden dan wakilnya minimal harus 40," jelasnya.

Sedangkan di level provisnsi lebih kecil daripada nasional, maka  ditaruh angka 30 dan di lingkupnya kabupaten/kota yang luas wilayahnya lebih kecil 25 tahun. Mungkin salah satu alasan kemudian ditentukan alasan usianya menjadi diipertimbangkan terhadap beban pekerjaan, tanggung jawab dan kemampuan kriteria yang dianggap memadai untuk mengisi jabatan itu.

"Kalau menteri ini kan levelnya nasional, bukan hanya lintas kabuupaten/kota dan lintas provinsi. Kalau level provinsi saja dimintai 30 tahun, apakah level menteri pantas di bawah 30 tahun? Saya termasuk yang kurang setuju dengan itu," katanya.

Politisi  PKB  Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa bila aturan yang disebutkan kategori muda yang dikaitkan dengan yang boleh menjadi calon Ketua KNPI adalah masih berumur 40 tahun.

Menurut Karding, muda yang dimaksud Jokowi adalah orang yang masih energik karena watak Jokowi yang cepat kerja, kerja keras, tidak aneh-aneh, dan tidak banyak embel-embel .

"Kemudian muda dalam artian memiliki kompetensi. Kalau  muda doang, mengandalkan muda saja banyak gaya saja ya percuma. Yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki kompetensi pada bidangnya,  bisa bekerja, bisa melakukan eksekusi, mampu memenuhi dan menggerakkan seluruh program. Itu sebenarnya yang diinginkan," kata Karding. 

Sedangkan politisi dari Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan, berbicara menteri muda dan struktur kabinet sudah diatur dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian negara. 

Senada dengan Karding, Misbakhun mengatakan, pengertian menteri muda dari sisi umur, sudah ada batasannya. Kalau menurut UU kepemudaan yaitu 41 tahun. Kalau WHO atau UNESCO bisa sampai 60.

"Tetapi sebenarnya kalau kita ingin menangkap spiritnya wacana tentang kepemudaan ini sebenarnya adalah kita ingin melihat semangat, bisa menangkap energi besarnya Jokowi," jelasnya.

Reporter: Syafril Amir
 

Editor : Rico Mardianto