BENGKALIS (HR)-Fraksi -fraksi di DPRD Bengkalis menyampaikan pandangan umum nota keuangan dan Ranperda APBD 2015 melalui rapat paripurna yang dipimpin wakil Ketua Kaderismanto, Selasa (16/12).
Dari eksekutif dihadiri Sekda Burhanuddin dan sejumlah perwakilan satuan kerja perangkat daerah. Dalam pandangan umum yang disampaikan melalui juru bicaranya, sejumlah fraksi menyoroti besarnya silpa tahun 2014 yang diprediksi mencapai angka Rp885,8 miliar. Di samping itu fraksi menyoroti anggaran sektor pendidikan yang diusulkan dalan rancangan APBD 2015 belum sesuai amanah UU Pendidikan atau di bawah 20 persen.
Seperti disampaikan Fraksi  Golkar melalui juru bicaranya Aisyah, guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang hendaknya diimbangi mempercepat proses dan tahapan yang logis, sehingga serapan anggaran maksimal. Seperti melakukan proses pelelangan cepat dan tepat waktu, meningkatkan pengawasan lebih intensif dari lembaga pemerintahan lainnya, legislatif dan yudikatif. Fraksi Golkar juga mengharapkan, Pemkab meningkatkan pelayanan publik, seperti raskin, fasilitas dan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Harapan senada disampaikan Fraksi Gabungan Persatuan Nurani Bangsa melalui juru bicara Irmi Syakip Arsalan, berharap, serapan APBD tahun 2015 harus meningkat sehingga tak meninggalkan Silpa sangat besar. Disayangkan uang rakyat tak bisa berputar dan bermanfaat dalam anggaran 2014. Jika dana sebesar itu dimanfaatkan buat infrastruktur dasar, kesejahteraan guru dan program ekonomi produktif bagi rakyat, tentu akan bermanfaat.
Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional  yang disampaikan Rianto dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya Susianto, menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang belum mencapai angka 20 persen dalam rancangan APBD Bengkalis 2014. Menurut catatan Fraksi PKS,  anggaran pendidikan yang diusulkan dari rancangan APBD 2015 baru 19,39 persen, sementara UU Pendidikan mengamanatkan 20 persen. Selain persoalan pendidikan, Fraksi PAN juga menyoroti pelayanan kesehatan yang masih banyak harus dibenahi, baik soal kelengkapan pendukung rumah sakit dan puskesmas, ketersedian obat, fasilitas pasien maupun tenaga medis. Kemudian mewujudkan status RSUD Bengkalis dan RSUD Duri menjadi Badan Layanan Unit Daerah (BLUD).
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Indrawan Sukmana, meminta kepada Pemkab  meningkat porsi belanja langsung, sehingga hakekat APBD sebagai alat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat bisa tercatat.  Fraksi ini mendorong  Pemkab Bengkalis memanfaatkan optimal semua pendaptan dan penerimaan program yang prioritas. Kemudian Fraksi PDI-P Restorasi melalui jubirnya Johan Wahyudi, menyoroti masih banyak infrastruktur dasar seperti jalan yang belum terpenuhi, khususnya di wilayah perdesan.  
Selanjutnya pembangunan jaringan listrik melalui program listrik masuk desa yang masih terkendala masalah perizinan lintasan jaringan di kawasan HTI. Terakhir Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicarnya Sukaddi, menyambut baik 8 prioritas yang tertuang dalam rancangan APBD 2015. Tinggal lagi bagaimana dapat dikelola  masing-masing SKPD dan tepat sasaran dengan mengedepankan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan transparansi. man