RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Perserikatan Muhammadiyah menegaskan pengisian jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Muhammadiyah tidak akan menuntut jabatan menteri kepada presiden Indonesia terpilih Joko Widodo.

"Kalau dalam konteks pemerintahan semuanya itu menjadi hak prerogatif presiden, dan kita tidak pernah menuntut, kita tidak pernah mencampuri, kita tidak pernah masuk seperti kekuatan-kekuatan politik," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, Jumat (5/7/2019).

Haedar yakin pemerintah di bawah Presiden Jokowi paham dinamika kehidupan berbangsa. Ia juga yakin Presiden Jokowi mengerti peran sebuah partai politik dan organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan seperti Muhammadiyah.

"Kiprah Muhammadiyah selama ini lebih banyak berkutat di bidang pendidikan, pelayanan sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan menyebarkan nilai keagamaan. Orientasi Muhammadiyah adalah memajukan bangsa," sebutnya.

"Dan diksi Muhammadiyah itu Indonesia Berkemajuan, jadi kami konsen betul bahwa pada setiap perjalanan pemerintahan bahkan sebelum Indonesia merdeka itu Muhammadiyah tidak pernah lelah untuk berkiprah," tegas Haedar.

Selama ini Muhammadiyah, kata Haedar, tidak pernah menuntut kekuasaan kepada pemerintah. Namun pihaknya tidak mempermasalahkan apabila kader terbaik Muhammadiyah diminta untuk mengabdi kepada negara.

"(Apabila pemerintah) menjadikan kader dan anggota Muhammadiyah terbaik (menempati jabatan) di pemerintahan itu hal yang tentu sebagai bentuk dari sikap konstruktif dan positif pemerintah terhadap Muhammadiyah," pungkas Haedar.

 

Sumber : detik

Editor : Rico Mardianto