NasDem Khawatir Jika PAN, PKS dan Gerindra Masuk Kabinet Jokowi
RIAUMANDIRI.CO - Partai NasDem khawatir apabila PAN, PKS dan Gerindra bergabung dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi). Kehadiran partai-partai pendukung Prabowo Subianto itu dinilai justru akan membelah kabinet.
"Saya khawatir semua di dalam kabinet ada pembelahan dalam kabinet. Itu yang kami khawatirkan. Menurut saya itu nggak baik," kata politisi Partai NasDem, Taufiqulhadi, saat diskusi di Gado Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).
Diskusi bertema "Setelah Putusan MK" dihadiri oleh perwakilan beberapa partai antara lain Waketum PAN Bara Hasibuan, politisi PKS Mardani Ali Sera, dan pengamat politik Tony Rosyid.
Menurut dia, jika semua parpol bergabung dalam koalisi Jokowi maka menjadi tidak baik untuk Indonesia dan konsolidasi demokrasi karena ada beberapa kelompok masyarakat oposisi pemerintah yang tidak terwakili.
"Menurut saya kalau itu terjadi malah nggak baik untuk Indonesia dan tidak baik bagi konsolidasi demokrasi Indonesia karena nggak ada lagi kelompok yang merasa terwakili sebagai oposisi," ungkap Taufiqulhadi.
Selain itu, Taufiqulhadi mengungkap kondisi PAN, PKS, dan Gerindra tidak akan menguntungkan jika bergabung dalam koalisi Jokowi. Persatuan seluruh parpol justru tidak baik untuk demokrasi.
"PAN, Gerindra dan PKS itu tidak menguntungkan berada di kabinet bersama-sama, berada di dalam sama-sama dan nggak baik untuk demokrasi Indonesia," ujar Taufiqulhadi.
Sementara itu, pengamat politik Tony Rosyid sependapat agar partai pendukung Prabowo Sandi berada di luar pemerintahan.
Menurutnya, sebuah koalisi akan bertengkar sendiri di dalam jika tidak ada pihak oposisi.
"Ya ada narasi menarik dari Mas Taufiq, kalau semua ikut di dalam itu juga akan terbelah, ketika tidak ada sparing partner, hidup ini sehat kalau ada sparing partner, kalau tidak ada lawan dan musuh, dia (koalisi) akan bertengkar sendiri di dalam, itu jadi situasi yang tidak sehat, itu saya sepakat," papar dia.
Tony juga mengungkap jika tidak ada partai yang menjadi oposisi maka akan muncul gerakan oposisi rakyat. Hal ini, menurut dia, justru berbahaya.
"Kalau semua di dalam akan terjadi parlemen rakyat, oposisi rakyat, koalisi jalanan dan ini tidak sehat," tutur Tony.