RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen)  DPD RI, Bagian Organisasi dan Ketatalaksaan mengadakan workshop untuk pelayanan tentang Anggota DPD RI dengan tema ‘Penyusunan Standar Operasional Prosedur Makro Setjen DPD RI’ selama dua hari 20-21 Juni 2018.

Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir berharap peserta yang hadir pada kesempatan ini bisa menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro dan Mikro di lingkungan Kesekjenan DPD RI.

“Harapan kita dengan kegiatan ini bisa memudahkan dan memberikan pelayanan terbaik di lingkungan DPD RI,” kata Lalu Niqman Zahir saat membuka workshop, di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Lalu menilai workshop ini juga sangat penting dalam memahami proses bisnis di lingkungan Kesekjenan DPD RI. Tentunya ke depan, Kesekjenan DPD RI bisa memisahkan antara Proses Bisnis dan SOP Makro dan Mikro. 

“Jadi workshop ini sangat penting, artinya ilmu seperti ini masih langkah, maka kita harus benar-benar memahami kelembagaan kita dan bagaimana Peta Proses bisnis dan SOP Makro dan Mikro. Maka dua hari ini bisa dilakukan dengan serius,” ujar Lalu.

Harapan lain, lanjutnya, setiap unit atau bagian di Kesekjenan DPD RI bisa menyusun SOP Mikro dan Makro. Walaupun sampai detik ini, Kesekjenan DPD RI baru memulai Peta Proses Bisnis namun pada keseharian seluruh pegawai di lingkungan DPD RI terus memberikan pelayanan terbaik.  “Oleh karena itu kita harus menyelesaikan Peta Proses Bisnis lalu menyusun SOP Makro dan Mikro,” harap Lalu. 

Sementara itu, Konsultan dari Cognoscenti Consultan Grup Martinus Tukiran menjelaskan, penyusunan Peta Proses Bisnis instansi pemerintah sudah diatur sejak lama melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) No.12 Tahun 2011. “Namun hingga saat ini masih sangat sedikit dijalankan oleh instansi pemerintah,” tuturnya. 

Tukiran menambahkan pada tahun 2018 KemenPAN dan RB kembali mengeluarkan Permen PAN dan RB No. 19 Tahun 2018 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun Peta Proses Bisnis di instansi pemerintah. “Ini harapan kami dan mendorong Peta Proses Bisnis dan menyusun SOP Makro, dan tahun ini SOP Mikro juga dapat disusun,” ujarnya.

Menurut Tukiran Kesetjenan DPD RI memiliki 11 Proses Bisnis. Setiap proses memiliki 49 sub Proses Bisnis sehingga membentuk 90 rangkaian aktivitas lintas fungsi. “Hal inilah yang menjadi dasar pembuatan SOP Makro maupun Mikro,” ulasnya.

Reporter: Syafril Amir

Editor : Nandra F Piliang