RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, berencana menghadirkan saksi yang memiliki latar belakang penegak hukum dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Rencananya, Rabu besok, agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari kubu Prabowo-Sandi.

Atas dasar itu, pria yang akrab disapa BW itu meminta MK dapat membuat surat panggilan untuk memanggil saksi dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini untuk memberikan kesaksiannya terkait adanya tindakan kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif (TSM) di Pilpres 2019.

"Ada kebutuhan memanggil saksi dari petugas atau aparat penegak hukum yang sudah kami hubungi yang menjadi salah satu potensial saksi kami. Kami juga minta terhadap saksi tersebut bisa dipanggil MK," kata BW di Ruang Sidang MK, Selasa (18/6/2019).

BW mengklaim, saksi tersebut merupakan saksi yang sangat potensial untuk membuktikan adanya kecurangan yang TSM. Saksi tersebut baru bersedia hadir apabila dipanggil MK.

"Dia mengatakan kalau ada perintah dari MK untuk bisa hadir, maka dia akan hadir," kata BW.

Namun, apa yang diminta BW tak dapat disetujui MK. Suhartoyo, Salah satu hakim MK, menjelaskan, dalam penanganan sengketa hasil pilpres yang bersifat privat, MK harus bersikap hati-hati agar tidak muncul anggapan MK berpihak.

MK, menurut Suhartoyo, akan bersikap pasif. Maka dari itu, saksi harus dihadirkan oleh pihak yang bersangkutan.

Sumber : Viva

Editor : Nandra F Piliang