RIAUMANDIRI.CO, TELUK KUANTAN - Guna menghasilkan kesamaan program dan kebijakan terkait optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah serta kerja sama pengelolaan barang milik daerah di bidang pertanahan, kepala daerah se-Riau menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Badan Pertanahan se-Provinsi Riau. 

Penandatanganan dilaksanakan di Gedung Pauh Janggi Gubernuran Provinsi Riau, Kamis (2/5/2019), yang disaksikan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata serta Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

Wakil Bupati Kuansing H Halim yang menghadiri acara tersebut dan menandatangani nota kesepakatan mengatakan, kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

"Pemerintah daerah dan Direktorat Pajak akan bersinergi mengoptimalkan segala bentuk potensi penerimaan pajak di daerah, selain itu juga sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap pentingnya peningkatan pajak bagi pembangunan," kata Halim.

Gubernur Riau Syamsuar dalam arahannya menyampaikan, sebelumnya juga telah dilaksanakan penandatangan nota kesepakatan antara Gubernur Riau dan para bupati/walikota, dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau terkait penilaian kelayakan tanah milik pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam sambutannya menyampaikan, potensi penerimaan daerah dari penerimaan pajak di Riau masih dapat ditingkatkan lagi.

"Peningkatan pendapatan dari sektor pajak masih bisa ditingkatkan melalui sektor pendapatan asli daerah. KPK sangat mendukung kerja sama Pemerintah Daerah dengan Dirjen Pajak," terang Alex.

Dia juga menyampaikan harapan pimpinan KPK, agar Pemerintah Daerah dapat lebih mandiri dengan meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional juga akan lebih tinggi.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bapenda Jafrinaldi, Kepala Bagian Ekonomi Setda Irwan Nazif, Sekretaris Bapenda Safrianto, dan Kabag Pemerintahan Yulizar.

Reporter: Suandri

Editor : Moralis