RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Jika benar apa yang disampaikan Polhukam Wiranto bahwa banyak Warga Negara Indonesia (WNI)  hengkang ke luar negeri sebelum Pemilu  17  April, dinilai Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merupakan bukti kalau pemerintah tidak bisa menjaga keamanan.

"Saya selalu melihat itu sebagai catatan kinerja pemerintah. Dan apabila itu terjadi, maka kesimpulannya bahwa pemerintah tidak bisa menjaga keamanan, dan saya bisa membenarkan alasan itu," kata Fahri Hamzah dihubungi wartawan, Kamis (10/4/2019).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan banyak WNI yang meninggalkan Indonesia sebelum hari pencoblosan lantaran termakan isu hoaks yang menyebut Pemilu 2019 berpotensi chaos.

Fahri melihat justru pemerintahan nampak ikut bermain dalam kompetisi ini, khususnya pemilihan presiden (pilpres). Sehingga kemudian netralitas aparat diragukan oleh masyarakat dan itu menjadi ancaman yang bisa menibulkan kekacauan.

"Sebab, terasa sekali aparatur negara bukan untuk menjadi penyelenggara yang profesional, tapi untuk memenangkan calon tertentu. Ini kasat mata dan kasar dibaca dalam berita," cetusnya.

Karena itu, anggota DPR dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menyarankan pemerintah untuk memperbaiki reputasi dihadapan masyarakat agar orang menganggap pemilu itu sebuah pesta yang damai, bukan ancaman chaos (kekacauan).

"Saran saya, pemerintah harus memperbaiki reputasinya dihadapan masyarakat agar orang menganggap pemilu itu sebuah pesta yang damai, bukan ancaman kekacauan," ujar inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu lagi.

Tetapi, sebaliknya kata Fahri, jika pemerintah tidak juga mau memperbaiki situasi yang sudah disadari ini, maka otomatis pemerintah ikut andil menciptakan situasi yang diprediksi sejumlah kalangan akan terjadi chaos. 

Reporter: Syafril Amir

Editor : Nandra F Piliang