RIAUMANDIRI.CO, SIAK - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan walaupun banyaknya pengawasan di Indonesia tetapi tetap saja masih banyak pejabat yang terjerat korupsi. Selama 15 tahun terdapat 9 menteri, 20 gubernur, bupati serta ratusan anggota DPR-DPRD yang ditahan.

"Itu tentu menjadi perhatian kita. Bahwa begitu banyaknya yang mengawasi tetapi juga makin banyak juga yang melakukannya. Walaupun juga kita tahu rumusan korupsi makin luas," kata JK saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Selama periode ini kata dia, sinergi APIP dengan para pihak terkait telah mengukir beberapa prestasi diberbagai sektor, seperti penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas laporan keuangan, peningkatan kapabilitas dan kapasitas APIP, serta membantu proses akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa.

"Namun jika ditinjau dari kualitas pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat dan daerah dinilai mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan dengan tren opini atas laporan keuangan Wajar Tampa Pengecualian (WTP)," kata dia. 

Selanjutnya, dalam kurun waktu 2015-2018, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa sebesar Rp187,8 triliun. Untuk memastikan dana desa itu dikelola dan dimanfaatkan secara akuntabel, perlu didukung oleh sistem pengendalian yang handal dan dikelola oleh SDM yang kompeten. 

BPKP telah berkerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Desa yang diimplementasikan 70.094 dari 74.957 desa, atau 93,51% dari total seluruh desa di Indonesia. 

"Saat ini ada beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian kita, termasuk peningkatan kasus hukum yang menyeret penyelenggara negara," sebutnya. 

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Tengku Said Hamzah saat mengikuti Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah, mengatakan terkait tren opini atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disampaikan JK.

WTP yang diraih oleh Pemkab Siak tujuh kali berturut, artinya dari pelaporan kita sudah terbilang baik. Melalui rakor ini pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah, agar laporan keuangannya benar-benar sesuai dengan standar akuntansi.

"Di Riau hanya ada lima kabupaten yang nilai APIP-nya berada di level 3, lima daerah itu di antaranya Kabupaten Siak, Pelalawan dan Kampar," terangnya.

Peserta Rakornas yang berjumlah 1.200 orang yang berasal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebanyak 628 orang.

Perwakilan BPKP sebanyak 80 orang, Aliansi Auditor Internal Indonesia sebanyak 11 orang, Sekretaris Jenderal K/L dan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih sebanyak 481 orang.
 

Sumber : Rilis Humas