PEKANBARU (HR)-Dualisme kepengurusan Partai Golkar di pusat, saat ini mulai menjalar ke Riau. Saat ini, ada dua tokoh sentral yang dinilai akan bersaing untuk menjadi pucuk tertinggi partai berlambang pohong beringin di Bumi Lancang Kuning.

Kedua sosok itu merupakan gambaran dari dua kubu yang bertikai saat ini di pusat. Yang pertama adalah Arsyadjuliandi Rachman yang juga Plt Ketua DPD Partai Golkar Riau, pascaditangkapnya Gubri nonaktif Annas Maamun. Sosok pria yang akrab disapa Andi Rachman ini, adalah representasi dari kubu Aburizal Bakrie.

Sedangkan sosok lain, adalah mantan Bupati Indragiri Hilir, Indra Muchlis Adnan, yang saat ini mengklaim sebagai Koordinator Wilayah Sumatera Partai Golkar, dari kubu Agung Laksono.

Namun demikian, masyarakat di Riau juga sebaiknya tidak mengacuhkan sosok lain yang pengaruhnya juga tak kalah besar, Herman Abdullah. Selain dikenal sudah lama dikenal bertungkus lumus di Partai Golkar, sosok Herman juga dikenal memiliki hubungan yang baik dengan Agung Laksono. Bukan tidak mungkin, sosok Herman akan terus mengemuka dan menjelma menjadi sosok nomor satu di tubuh Partai Golkar Riau.

Persaingan menjadi yang nomor satu ini tubuh Partai Golkar Riau, saat ini menjadi begitu penting, mengingat tidak lama lagi akan digelar Pilkada secara serentak di sembilan kabupaten/kota di Riau.

Belum Sah
Menurut pengamat politik Fisip Universitas Riau, Saiman Pakpahan, Minggu (15/3), perpecahan dua kubu ini tidak saja berpengaruh dalam ajang Pilkada, namun juga akan berdampak terhadap pemilihan ketua hingga pengurus Partai Golkar di Riau.

"Di Riau sendiri sudah jelas ada upaya meraih kedudukan meski dengan berbagai cara. Untuk kubu Agung Laksono, adalah nama mantan ketua DPW Partai Golkar, yakni Indra Muchlis Adnan. Begitu juga di Aburizal Bakrie yang mengusung nama Aryadjuliandi Rachman yang kini menjabat Plt Gubernur Riau," ujarnya, Minggu (15/3).

Ditambahkannya, bila melihat kondisi saat ini, Indra Muchlis Adnan, lebih diuntungkan. Hal itu seiring dengan putusan Menkumham yang mengakui kepengurusan kubu Agung Laksono.

Meski demikian, Saiman menilai, persoalan dua kubu ini juga belum tuntas. Karena secara aturan formal, kepengurusan kubu Agung Laksono belum disahkan di lembaran negara. Masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kubu Agung, jika ingin kepengurusannya disahkan negara.

"Karena belum ada keputusan yang final, sebaiknya kedua kubu jangan bersikap terlalu reaktif atau terlalu percaya diri dalam membagun wacana. Karena prosesnya belum selesai. Kepastiannya baru ada setelah nanti ada pengesahan dari negara," terangnya.

Terhadap Andi Rahman, Saiman Pakpahan menilai profilnya cenderung tidak reaktif sehingga tampak lebih memilih wait and see. "Kalau dilihat, tampaknya memang seperti itu. Namun bagaimana pun, kita yakin kedua belah kubu pasti melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kedudukan masing-masing," ujarnya.

Ketika ditanya bagaimana besarnya peluang kedua kubu, Saiman mengatakan, untuk saat ini peluang memang lebih besar ke kubu Agung Laksono. Dalam konteks merebut kekuasaan, segala cara pasti akan ditempuh.

"Artinya, usaha untuk memenangkan persaingan oleh kedua kubu pasti akan dilakukan. Meskipun kubu Ical saat ini dalam posisi dilematis untuk sementara waktu," ujarnya.

Namun demikian, Saiman mengingatkan perselisihan dan dualisme di tubuh Partai Golkar sebaiknya tidak perlu berlama-lama. Sebab, jika kondisi yang terjadi saat ini terus berlanjut, maka yang akan rugi nantinya tetap Partai Golkar. Apalagi jika mengingat proses Pilkada sudah berada di depan mata.

Temui Agung
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Kosgoro 1957 Provinsi Riau, Azwar Chesputra mengatakan, dirinya bersama Ketua DPD Kosgoro 1957 Provinsi Riau, Herman Abdullah juga telah mengadakan pertemuan dengan Agung Laksono, yang juga Ketua Umum DPP Kosgoro 1957, di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, ujarnya, Agung Laksono telah mewanti-wanti Indra Adnan untuk tidak sembarangan memecat kader partai. Jika ini tetap dilakukan tanpa alasan jelas seperti tak mengikuti aturan partai, DPP sendiri yang akan memecat mantan Bupati Indragiri Hilir selama dua periode tersebut.

"Pak Agung sampaikan kepada kita, tidak ada pecat-memecat kader. Kita harus lakukan konsolidasi internal jelang Pemilukada serentak pada Desember 2015 ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemecatan bukan didasari dendam masa lalu, melainkan benar-benar kader tersebut melanggar aturan partai. Mantan anggota DPR RI 2004-2009 ini kemudian menjelaskan, DPP Partai Golkar akan menunjuka Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Partai Golkar DPD I Riau.

"Kita mengusung Herman Abdullah dan Arsyadjuliandi Rachman sebagai Plt. Tujuannya, menyiapkan Musda di April 2015 ini," kata Azwar.

Selain itu, untuk Plt di masing-masing DPD II di Riau yang berjumlah 12, DPD I setelah berkonsultasi dengan DPP Golkar, akan menunjuk siapa orangnya.

"Tak mungkin lagi Indra Adnan ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Riau. Dia sudah jabat Ketua DPP," tambah Azwar. (ben, tpc)