RIAUMANDIRI.CO, TELUK KUANTAN - Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Masyarakat Adil Sejahtera Kuantan Singingi (PERMATA Kuansing), Junaidi Affandi. SR menyayangkan dugaan korupsi tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua DPRD Kuansing sampai saat ini belum dituntaskan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Hal ini diungkapkan Junaidi saat berbincang-bincang dengan Riaumandiri.co, Selasa (5/3/2019) di Teluk Kuantan. Menurutnya, dugaan korupsi tunjangan perumahan Ketua dan Wakik Ketua DPRD ini sebelumnya sudah menjadi temuan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau.

"Ya, ini kan sudah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada tahun 2016 lalu, namun kita sayangkan sampai saat ini pihak dari Polda Riau belum menuntaskan hal ini," ujarnya.

Dikatakannya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau masih melakukan lidik terkait hal ini. Ini menjadi pertanyaaan bagi dirinya terkait kinerja pihak Polda Riau dalam menuntaskan kasus ini.

"Ini kan selayaknya kasus tersebut bisa cepat terungkap oleh Direskrimsus Polda Riau, pasalnya dalam SK yang diterbitkan oleh Bupati Kuansing kala itu, nominal pemberian tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua DPRD Kuansing cukup besar yakni Rp18 juta per bulan, sedangkan pada tahun 2013 s/d tahun 2016 tidak ditemukan adanya kontrak/sewa rumah semahal itu,” tegasnya.

Lanjut Junaidi, dirinya berharap kepada pihak Polda Riau untuk dapat segera menuntaskan kasus dugaan korupsi ini, dengan demikian hal tersebut tidak berlarut-larut dan mendapatkan kepastian hukum. Namun demikian, dirinya mengaspresiasi kinerja pihak Polda Riau yang mana telah melakukan pemeriksaan dengan memintai keterangan sejumlah pejabat dan mantan pejabat terkait.

"Pejabat dan mantan pejabat yang dimintai keterangan seperti Sekretaris DPRD Kuansing, Mastur, dan mantan penjabat dari PUPR dan Cipta Karya sudah dimintai keterangan oleh Tim Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Riau di Kuansing," ucapnya.

Reporter: Suandri

Editor : Nandra F Piliang