RIAUMANDIRI.CO, NTB - Pengacara Hotman Paris Hutapea kembali mendapat aduan dari masyarakat terkait masalah hukum yang sedang mereka perjuangkan.

Seorang warga Lombok datang ke Kopi Johny agar permasalahan tanahnya yang belum dibayar PT Angkasa Pura, bisa terselesaikan.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram @hotmanparisofficial, Sabtu (23/2/2019), Hotman Paris berada di kedai kopi Johny.

Disampingnya tampak seorang bapak-bapak mengenakan peci dan mengalungkan sorban.

Bapak tersebut beserta rombongan di belakang mereka ingin mengadukan sesuatu pada Hotman Paris.

"Kopi Johny, Pak Jaenuddin dan rombongan datang dari Lombok ke Kopi Joni karena tanahnya 7 hektar lebih 10 are belum dibayar untuk pembangunan Bandara Internasional Lombok," papar Hotman Paris .

"Apa imbauan kamu ke Pak Jokowi?" ujar Hotman pada Jaenudin.

"Minta dibayar," jawabnya.

"Minta?" tanya Hotman lagi.

"Dibayar," tegas Jaenuddin.

Hotman pun kembali menjelaskan imbauannya untuk Jokowi agar memerintahkan PT Angkasa Pura membayar tanah tersebut.

"Minta Presiden Jokowi agar memerintahkan PT Angkasa Pura untuk membayar tanah 7 hektar 10 are ini ya," terang Hotman.

"Karena tanahnya jelas, terang, bisa diukur. Bahkan warga ini menantang untuk ukur ulang. 7 hektar 10 Are," kata Hotman.

Hotman juga memberikan imbauan untuk direksi PT Angkasa Pura.

"Tolong Direksi Angkasa Pura agar tanah mereka ini dibayar. Ini negara hukum pak. Salam dari kopi Johny," kata Hotman.

"Aku sudah parau mengimbau terus. Ya? Terimakasih pak. Pak Jaenuddin ya," tandasnya.

Unggahan ini lantas mendapatkan banyak komentar dari warganet.

Banyak dari mereka yang menyinggung soal pernyataan Jokowi di debat Pilpres yang kedua terkait pembebasan lahan yang bukan ganti rugi, namun ganti untung.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, dalam debat kedua, Jokowi yang juga merupakan Calon Presiden Petahana mengatakan bahwa dalam empat tahun, pemerintah telah membangun jalan arteri, jalan tol, pelabuhan, dan bandara baru.

Jokowi memaparkan, dalam pembangunan infrastruktur selama 4,5 tahun ini, hampir tidak terjadi konflik pembebasan lahan untuk sektor infrastruktur.

"Karena tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," sebut Jokowi.

Sumber : Tribunnews

Editor : Nandra F Piliang